Infografis
Suara.com - Seorang pejabat Palestina mengatakan sebuah komite akan membahas langkah-langkah penerapan keputusan Presiden Mahmud Abbas tentang pembatalan semua perjanjian dengan Israel dan Amerika Serikat karena Israel berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.
Setelah mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi Palestina di Ramallah pada Selasa malam waktu setempat (19/05), Presiden Abbas mengatakan, "Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina sekarang tidak terikat dengan seluruh perjanjian dan kesepahaman dengan pemerintah Amerika Serikat dan Israel, dan juga semua komitmen yang dibuat atas dasar kesepahaman dan perjanjian itu, termasuk dalam hal keamanan."
"Mulai sekarang otorita pendudukan Israel harus memikul semua tanggung jawab dan komitmen terhadap masyarakat internasional sebagai pihak yang menduduki."
Presiden Abbas sebelumnya juga pernah mengeluarkan ancaman untuk mengakhiri hubungan dengan Israel tetapi tidak sampai dilaksanakan.
Baca Juga: Diduga Aniaya Istri Kedua, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dipolisikan
Permukiman Israel di Tepi Barat - mengapa Palestina menganggapnya pencurian? Virus corona membuat Timur Tengah semakin panas Trump paparkan rencana perdamaian Timur Tengah, Mahmoud Abbas: 'Yerusalem tidak dijual'
Namun ancaman kali ini tercatat sebagai yang paling keras. Menurut seorang pejabat senior Palestina yang berbicara kepada BBC, ancaman Presiden Abbas ini serius dan ia menambahkan sebuah komite akan membahas teknis pelaksanaannya.
Sejauh ini diketahui pasukan keamanan di lapangan belum menerima perintah baru.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin meneguhkan kedaulatan Israel di wilayah-wilayah permukiman Yahudi dan di Lembah Yordania.
Langkah itu sejalan dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kerangka "visi perdamaian" antara Israel dan Palestina yang diumumkan Januari lalu.
Baca Juga: Publik Geger! Sarah Salsabila Lelang Keperawanan Demi Donasi Covid-19
Wilayah diduduki Israel
