Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 pada Rabu (20/5/2020) pagi.
Pantauan Suara.com, sidang kali ini berbeda dengan sidang biasanya mengikuti protokol kesehatan selama pandemi Virus Corona. Sebelum masuk ke ruang sidang, petugas menyortir orang yang boleh masuk ruang sidang.
Mereka yang boleh masuk ruang sidang antara lain; Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon yang dibatasi maksimal lima orang, panitera, hingga wartawan yang juga dibatasi hanya videografer dan fotografer, sementara wartawan tulis hanya boleh menunggu di luar.
Tempat duduk para pemohon dan termohon juga diatur selang satu kursi, begitu pun dengan spot wartawan foto dan video pun yang diberi jarak satu meter.
Baca Juga: Dua Pemohon Ini Tetap Lanjutkan Gugatan Perppu Corona Jokowi ke MK
Setiap orang yang akan masuk ruang sidang harus mengisi data diri terlebih dahulu, mengggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer lalu diberikan sarung tangan, semuanya wajib digunakan selama proses persidangan.
Sementara bagi mereka yang tidak diizinkan masuk bisa menyaksikan sidanh lewat layanan live streaming di channel youtube Mahkamah Konstitusi RI.
Diketahui, dalam sidang hari ini, permohonan uji materi diajukan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI dan PEKA dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020 serta perkara yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais dan Sri Edi Swasono dengan nomor 23/PUU-XVIII/2020.
Sementara pemohon ketiga Damia Hari Lubis memutuskan untuk menarik gugatan sejak Perppu ini disahkan menjadi undang-undang.
Para pemohon uji materi menilai COVID-19 tidak termasuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan, bukan melalui perppu.
Baca Juga: Usai Hadiri Sidang Gugatan Perppu Corona di MK, Ini Kata Pemerintah
Selain itu, pemohon juga menyoroti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemohon menilai Pasal 27 ayat (1) merupakan bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.
