Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan nonDTKS.
Hal itu disampaikan lantaran Jokowi menginginkan agar penyaluran bansos baik itu bansos tunai dan BLT Desa segera diterima masyarakat.
"Ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu, saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul segera bisa mendapatkan," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Desa secara virtual, Selasa (19/5/2020).
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar penyaluran bansos melibatkan RT, RW dan aparat desa. Sebab Jokowi ingin mekanismenya penyaluran bansos terbuka dan transparan. Sehingga kata Jokowi masyarakat segera menerima bansos tunai dan BLT Desa.
Baca Juga: Selama PSBB Corona Sudah 11 Kali Beraksi, Pelaku Begal Ditembak Mati Polisi
"Saya kira dilibatkan RT RW desa dibuat mekanisme yang lebih terbuka lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT desa yang namanya bantuan sosial tunai tunai. Saya kira ini ditunggu masyarakat," ucap dia.
Kepala Negara mengakui prosedur yang berbelit-belit menjadi salah satu kendala penyaluran bantuan tak langsung diterima masyarakat.
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," kata Jokowi.
Menurutnya yang terpenting saat ini adalah masyarakat cepat menerima bansos dari pemerintah.
"Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," katanya.
Baca Juga: Buntut Pasar Anyar Bogor Membludak, 2 Pedagang dan 2 Warga Reaktif Corona
