Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait agar meminta bantuan kepada KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung untuk mengawasi adanya praktik korupsi terkati penyaluran bantuan sosial (Bansos) di masa pandemi Corona.
Menurut Jokowi, keterbukaan dalam hal penyaluran bansos kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 sangat penting.
"Keterbukaan itu sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi dari KPK dari BPKP dari Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Desa secara virtual, Selasa (19/5/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui ada kendala dan prosedur yang berbelit-belit dalam hal penyaluran bansos baik itu berupa bansos tunai ataupun BLT Desa
Baca Juga: Pengacara Tak Bisa Temui Bahar Smith: Jika Jemaah ke Lapas Repot Kalian
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," ucapnya.
Pasalnya kata Jokowi situasi yang tidak normal. Sehingga kata Jokowi penyaluran bansos harus dilakukan dengan cepat.
"Pada situasi-situasi ini adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary.
sekali lagi ini butuh kecepatan," ucap dia.
Karena itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar jajaran menteri terkait untuk menyederhanakan prosedur penyaluran bansos sehingga tidak berbelit-belit.
Menurutnya yang terpenting saat ini adalah masyarakat cepat menerima bansos dari pemerintah.
Baca Juga: Langgar PSBB, Pemkot Bogor Tertibkan Lapak Pedagang Liar di Pasar Anyar
"Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," katanya.
