Suara.com - Dunia pendidikan Indonesia kekinian harus menekuni kenyataan baru selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Aktivitas belajar dan mengajar harus dilakukan secara virtual mengingat institusi pendidikan seperti SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi meliburkan aktivitas tersebut.
Seluruh siswa di Indonesia harus belajar di rumahnya masing-masing. Di sisi lain, para guru harus memutar otak agar kegiatan belajar dan mengajar berjalan secara efektif. Di kota besar misalnya, yang segala akses bisa ditempuh, para guru kerap kelimpungan memberikan materi. Apalagi yang berada di pelosok, rasanya sulit dibayangkan --apalagi dilakukan.
Kami berbincang dengan salah satu guru terkait fenomena tersebut. Banyak cerita yang dia rasakan, misalnya buruknya jaringan internet yang menyebabkan percakapan terputus, pengawasan orang tua yang minim, hingga tatap muka secara virtual --yang membikin tatap muka berubah menjadi tatap layar.
Sejatinya, pendidikan merupakan satu usaha untuk membebaskan manusia. Lebih luas lagi, mengutip pernyataan Paulo Freire, pendidikan adalah usaha untuk "memanusiakan manusia" alias melawan bentuk dehumanisasi.
Baca Juga: Novel Baswedan: Ia Pasang Badan, Agar Pelaku Sebenarnya Tak Terungkap
Konsep Freire berpijak pada usaha penghargaan terhadap manusia. Pendidikan harus menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subyek --sebab dalam prosesnya, keduanya sejajar.
Dalam situasi seperti sekarang, ada hal yang hilang, yakni dialog secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Dialog secara langsung kini berubah -- dari 'yang nyata' menjadi 'yang maya'. Artinya, baik pendidik dan peserta didik menjadi pihak yang terdampak. Terdampak dari sistem pendidikan yang tidak siap dengan kenyataan seperti ini --pandemi corona tak berkesudahan, tak bertepi.
GPN (26) --nama disamarkan-- seorang guru yang mengajar di sebuah SMA di kawasan Parung, Kabupaten Bogor bercerita, ada hal yang hilang dalam kesehariannya. Proses tatap muka dengan para murid sudah tidak berjalan selama hampir tiga bulan.
Kendala, sudah menjadi barang tentu bagi GPN yang merupakan guru mata pelajaran sejarah. Hal pertama yang dia rasakan adalah molornya jam belajar dan mengajar. Maklum, dia mengajar di salah satu sekolah swasta yang kebanyakan siswanya merupakan kelas menengah ke atas.
Kondisi semacam ini, kata dia, membuat para siswa sudah terbiasa dengan situasi rumah. Kegiatan belajar dan mengajar yang biasanya mulai pukul 08.00 WIB bisa molor hingga siang hari.
Baca Juga: Pengacara Ungkap Bahar Smith Pernah Dibui karena Rusak Warung Remang-remang
"Kan anak SMA juga kedisiplinan waktunya kurang. Misal jam 8 pagi murid harus sudah siap belajar, sekarang molor karena mereka di rumah, sudah terbiasa dengan kondisi di rumah," ujar dia kepada Suara.com, Senin (18/5/2020).
GPN mengatakan, dalam kelas pelajaran sejarah, dia biasa membuka ruang dialog dengan para murid. Artinya, proses penyampaian mata pelajar sejarah harus disampaikan dengan cara bercerita -- memberi gambaran tentang sebuah peristiwa di masa lampau. Ada proses membayangkan. Ada sebuah proses menelisik masa lampau dengan memberi gambaran secara lisan.
"Otomatis banyak kendala. Apalagi saya guru sejarah. Materi sejarah harus disampaikan dengan bercerita, ada sesuatu yang harus digambarkan," sambungnya.
Menurut GPN, proses belajar dan mengajar secara virtual atau webdinar acapkali menemukan kendala. Baginya, pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja. Sebagai seorang guru, dia harus mengerti kondisi seluruh siswanya. Artinya, seorang guru memunyai beban moril, apakah materi yang disampaikan benar-benar tersampaikan pada siswa atau tidak.
"Kalau dari cara mengajar, kendalanya pasti ada. Karena guru tidak hanya menyampaikan materi saja. Kadang kita harus tahu kondisi masing-masing siswa. Nah kita tidak cek mereka," beber dia.
Kendala lainnya adalah masalah jaringan internet. Proses belajar dan mengajar secara virtual sering kali terputus akibat jaringan internet yang buruk. Situasi semacam itu kerap membikin GPN kesulitan dalam menyampaikan materi. Dia harus memutar otak untuk mengatasi hal tersebut. Dia kerap memberikan bahan ajar dalam bentuk video, rekaman suara, dan power point. Terkadang, dia kerap memberikan video-video dokumenter sejarah kepada para siswanya.
"Kemudian materi sejarah harus disampaikan secara kreatif. Lewat gambar, video, nanti kami kirim link video biasanya. Entah murid kami suruh review atau buat esai. Mungkin itu treatmennya," ujar GPN.
Kendala lainnya adalah mengumpulkan para murid dalam satu waktu. Tak jarang banyak murid yang telat hadir dalam pertemuan secara virtual. Misalnya saja untuk kelas 1 SMA. Di sekolah tempat GPN mengajar, kelas 1 dibagi dalam tiga kelas. Untuk satu mata pelajaran, misalnya sejarah peminatan, GPN dituntut pihak sekolah untuk mengajar tiga kelas tersebut dalam satu waktu. Alasan cuma satu, mempersempit jam belajar.
"Mengumpulkan anak dalam satu waktu adalah hal yang paling susah. Kebetulan di sekolah saya menerapkan materi sejarah peminatan untuk kelas X, kelas X ada A, B, dan C. Dalam satu waktu saya harus menjelaskan ketiga kelas itu. Misal dalam hari senin pelajaran mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10, ya sudah itu untuk tiga kelas X. Alasannya untuk mempersempit jam belajar," tutur GPN.
Kenyataan tersebut jelas membebani GPN. Baginya, proses belajar dan mengajar seperti itu tidak efektif. Kalau dalam kondisi normal, kata dia, sangat jelas kegiatan secara virtual tidak bisa disebut sebagai pendidikan. Namun, dalam kondisi pandemi corona, dia harus terbiasa dengan kenyataan semacam itu.
"Kalau dalam kondisi kaya gini mau gimana lagi? Guru dituntut harus menguasai teknologi aplikasi yang menunjang pelajaran," bebernya.
Aturan Sekolah
Sekolah tempat GPN mengajar mewajibkan orang tua mengawasi anak-anaknya dalam kegiatan belajar dan mengajar selama ini. Namun, pada kenyataannya aturan itu luput, hanya menjadi sebuah instruksi saja. Pasalnya, pihak sekolah tidak bisa memantau kegiatan para siswa di rumahnya masing-masing. GPN mengatakan, lingkungan sekolah dan lingkungan rumah adalah ruang yang berbeda. Sekolah adalah aturan, sedangkan rumah adalah tempat bernaung --meski ada aturan juga di dalamnya.
"Pada akhirnya ini hanya sebuah instruksi saja, orang tua harus mendampingi anaknya. Pada praktiknya, kami tidak tahu. Ya faktor lingkungan juga sih, bagaimana keseharian mereka di rumah. Kan beda lingkungan sekolah dan lingkungan di rumah," ucap dia.
Soal pendampingan orang tua, kata GPN, yang lebih memahami adalah wali kelas. Dia bukan wali kelas. Tetapi, dia sedikit banyak mengetahui realita yang terjadi. Ada beberapa murid yang tidak mendapat pendampingan selama belajar di rumah karena orang tuanya sibuk.
"Itu yang lebih paham wali kelas. Tapi saya sedikit banyak tahu lah. Instruksi sekolah harus, orang tua harus mendampingi. Ada beberapa anak yang tidak didampingi karena orang tuanya sibuk," katanya.
Sebagai tenaga pendidik, GNP juga harus mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah tempat dia bekerja. Pertama, mengajar tepat waktu. Kegiatan belajar dan mengajar selama masa pandemi mulai seperti hari-hari biasanya. Kedua, memberikan materi sesuai porsi. Ketiga, dilarang memberi materi yang terlalu berat. Alasannya sepele, murid tidak boleh terbebani.
"Katanya sih membebani murid. Kemudian jam belajar mengajar dikurangi yang tadinya dua jam jadi satu setengah jam," jelasnya.
Selain itu, porsi tugas bagi para murid harus dikurangi. Karena minimnya pengawasan, tak jarang GPN kerap mendapati beberapa muridnya telat mengumpulkan tugas.
"Ya agak susah juga, namanya anak kita tidak tahu. Kami gak bisa ngawasin. Kadang ada siswa yang gak tepat waktu kumpulin tugas," tambahnya.
Pandangan Guru
Sangat jelas, situasi semacam ini dapat menggambarkan jika dunia pendidikan Indonesia tidak siap. Tidak siap menghadapi pandemi. Tidak siap untuk beradaptasi dengan situasi yang tak menentu. Ingatan GPN melayang pada tahun 2016. Dia pernah menjadi tenaga pengajar di daerah terpencil, yakni Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Saat itu, dia harus terbiasa dengan keadaan serba terbatas. Jangankan soal teknologi, sinyal di sana saja susah. Murid-muridnya di Pasaman Barat saja tidak pernah menyentuh laptop. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi tempat mengajarnya dulu pada saat situasi semacam ini.
"Kondisi di sana (Pasaman Barat) jelas tidak memungkinkan untuk belajar dengan cara ini. Pertama, anak-anak di daerah terpencil aja gak pernah nyentuh laptop, sinyal susah. Sinyal aja gak ada apalagi teknologi lainnya," kata pria 27 tahun itu.
Menurutnya, sistem pendidikan selama masa pandemi corona merupakan bukti kalau Indonesia tidak siap. Jangankan di daerah terpencil, di kota besar masih banyak kendala.
"Kalau Indonesia cuma dilihat sebagai Jakarta, Bandung, Makasar, dan kota besar lainnya mungkin bisa. Tapi kan Indonesia enggak cuma itu saja. Indonesia luas, banyak daerah terpencil yang susah masuk sinyal. Sangat jelas tidak efektif. Menurut saya, Indonesia tidak siap," ungkapnya.
Untuk itu, dia berharap agar pemerintah mampu membuat regulasi yang jelas. Artinya, pemerintah jangan merujuk pada kota-kota besar saja --yang aksesnya mudah. Tetapi, pemerintah harus bisa menyesuaikan kondisi dengan daerah lainnya, daerah yang terpencil. Daerah yang sulit mengakses pendidikan dan teknologi.
"Ya harapannya pemerintah harus buat regulasi yang jelas, misalnya sekolah harus menerapkan protokol seperti apa. Kedua, pemerintah jangan merujuk pada kota-kota besar saja, harus menyesuaikan dengan daerah terpencil. Jangan kota besar saja. Harus ada kebijakan yang harus diterapkan secara nasional," harap dia.