Wacana Longgarkan PSBB, Relawan Covid-19: Pemerintah Harus Percaya Sains

Senin, 18 Mei 2020 | 21:13 WIB
Wacana Longgarkan PSBB, Relawan Covid-19: Pemerintah Harus Percaya Sains
Warga menunggu angkutan umum di Halte Bendungan Hilir saat masa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, Kamis (23/4). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Irma Hidayana, penggagas relawan Lapor Covid-19 (Laporcovid19.org) meminta pemerintah untuk menahan segala bentuk narasi terkait relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk merealisasikan apa yang disampaikan. Jangan sampai pernyataan tersebut tidak diiringi dengan tindakan atau bahkan bertolak belakang.

"Perlu banget untuk menahan narasi-narasi nggak melonggarkan PSBB. Sama yang penting tindakan nyata. Narasinya bilang A, tapi bandara penuh sesak. Ini kacau," kata Irma kepada Suara.com, Senin (18/5/2020).

Selain itu, ia meminta kepada pemerintah agar mengedepankan dan percaya terhadap ilmu pengetahuan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijkan terkait penanganan pandemi covid-19.

Baca Juga: Resmi! Pemprov Gorontalo Perpanjang Penerapan PSBB Hingga 31 Mei 2020

"Mendorong penerintah untuk percaya pada sains, ilmu pengetahuan terutama kesehatan masyarakat, epidemiologi. Supaya semua pengambilan keputusannya tepat," kata Irma.

Sebelumnya, Irma menanggapi seluruh narasi pemerintah terkait pemberian relaksasi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga ungkapan Jokowi soal masyarakat yang bisa kembali beraktivitas dalam kondisi normal baru atau new normal akibat pandemi.

Ia mengatakan sebelum mengambil kebijakan relaksasi, pemerintah terlebih dahulu harus merujuk panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Misal antara lain, transmisi Covid-19 ditekan, adanya sistem kesehatan yang baik untuk mengidentifikasi, mengisolaso, melakukan tes, penelusuran kontak, serta karantina bagi mereka yang terpapar, serta masyarakat luas memiliki suara dan dilibatkan selama masa transisi PSBB ini," tutur Irma.

Selain itu, lanjutnya, pengambilan keputusan kebijakanan ihwal pelonggaran maupun pengetatan PSBB haruslah berdasarkan data dan fakta spesifik yang mengacu ke data epidemiologi.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB, Ferdinand Heran

Apalagi para pakar sudah memnganjutkan pemerintah untuk membuat kurva epidemi guna mengetahui laju virus covid-19.

REKOMENDASI

TERKINI