Ketua Gugus Tugas COVID-19: Mungkin Kita Akan Selamanya Hidup dengan Corona

Senin, 18 Mei 2020 | 16:20 WIB
Ketua Gugus Tugas COVID-19: Mungkin Kita Akan Selamanya Hidup dengan Corona
Pekerja berjalan di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan kemungkinan besar orang Indonesia akan hidup selamanya dengan virus corona. Sebab wabah virus corona berlum diketahui waktu hilangnya.

Dia menjelaskan masyarakat harus bersiap menghadapi tantangan hidup dengan COVID-19 karena sampai sekarang belum diketahui kapan pandemi akan berakhir.

"Sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan COVID-19 akan berakhir, termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan sehingga sangat mungkin kita akan selamanya hidup dengan COVID-19," kata Doni usai mengikuti rapat melalui telekonferensi video perihal penanganan pandemi, Senin siang.

Dia mengatakan masyarakat harus bersiap hidup dengan kondisi yang baru, yang dia sebut sebagai normal baru atau new normal.

Baca Juga: Kasus Corona RI Melejit 18 Ribu: 1.191 Pasien Meninggal, 4.324 Sembuh

"Upaya atau strategi menghadapi tantangan new normal (normal baru). Gugus Tugas sudah memberikan beberapa masukan, pertama tentang pentingnya prakondisi melalui survei, kajian riset, kemudian juga waktu yang tepat kapan harus dimulai (new normal) dilihat dari data lapangan. Bapak Presiden sudah perintahkan untuk mengkaji daerah mana yang boleh dibuka," kata Doni.

Daerah-daerah dengan kriteria "hijau", dengan kasus COVID-19 rendah, akan diizinkan memulihkan aktivitas.

"Kalau kita lihat dari 34 provinsi di Indonesia, ada yang memang tingkat kasusnya masih relatif rendah tapi tetap kajian secara data dan riset memiliki peran yang penting sehingga nantinya mana daerah yang dibuka, mana yang diberikan pengurangan pembatasan tidak keliru," tambah Doni.

Hal lain yang perlu diperhatikan, menurut dia, adalah tingkat kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan jika pembatasan sosial dilonggarkan.

Ia mengemukakan perlunya penentuan prioritas lokasi dan bidang sasaran pelonggaran pembatasan, simulasi pelonggaran pembatasan, serta koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pelonggaran pembatasan.

Baca Juga: Update Virus Corona RI 18 Mei, Pasien Positif COVID-19 Tembus 18 Ribu Orang

"Kemudian juga tim monitoring dan evaluasi yang akan menilai daerah mana yang akan dibuka serta bidang apa yang perlu dibuka selama pandemi masih berlangsung maka protokol kesehatan adalah harga mati," kata Doni.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI