Infografis
"Mestinya ini yang digunakan. Bukan berdasarkan data umum atau bahkan sekadar pertambahan kasus. Namun kalau kita lihat dari data pertambahan kasus pun juga sampai sekarang masih bertambah terus. Sehingga pelonggaran PSBB ini belum layak dilakukan hanya demi mengedepankan kepentingan sektor ekonomi."
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air.
Namun Kepala Negara juga mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari covid-19.
"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2020.
Baca Juga: Jokowi Mau Berdamai dengan Corona, WHO Ingatkan Bahaya Herd Immunity
Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan covid-19.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Jokowi.
