Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo soal wacana untuk kembali beraktivitas seperti biasa dan hidup berdampingan bersama Covid-19 pada situasi new normal.
Menurut Mardani pernyataan itu membingungkan pemerintah daerah serta masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi. Kebingungan diperparah dengan adanya jeda diskursus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dari sisi waktu dan muatan.
"Melontarkan wacana new normal di tengah masyarakat dan Pemda sedang berjuang melawan Covid-19 membingungkan. Sama bingungnya dengan ketidakjelasan larangan mudik dengan izin bepergian dengan pesawat terbang," kata Mardani kepada wartawan. Minggu (17/5/2020).
Untuk itu, Mardani meminta agar pemerintah menyetop segala upaya yang ujungnya hanya akan memberatkan pemerintah daerah maupun masyrakat.
Baca Juga: Pekerja Bawah 45 Tahun Masuk Kerja 25 Mei, Berikut 5 Fase 'New Normal' BUMN
"Hentikan usaha merepotkan dan memberatkan Pemda dan masyarakat," ujarnya.
Ketua DPP PKS itu kemudian memandang sikap pemerintah dapat tercermin melalui apa saja yang selama ini telah dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19. Adapun sikap pemerintah lewat pernyataan new normal ala Jokowi serta hidup berdampingan dengan corona merupakan sebuah ketidakjelasan.
"Cermin ketidakjelasan langkah penanganan corona," ujar Mardani.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air.
Namun Kepala Negara juga mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.
Baca Juga: Terapkan 'New Normal', Erick Thohir Bersiap Buka Aktivitas BUMN
"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2020.
