Infografis
Suara.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona Covid-19 menimbulkan perdebatan. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengibaratkan hal ini dengan istilah "sudah jatuh, tertimpa tangga".
Namun Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi punya pendapat berbeda.
Menurut Teddy, seharusnya AHY menyalahkan Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, lantaran di masa itulah BPJS mulai dicanangkan.
Dalam cuitan yang diunggah pada Jumat (15/5/2020), Teddy mengkritik AHY.
Baca Juga: Jerinx SID Minta Jokowi Cabut Aturan PSBB
"Kalau mau salahkan, ya silahkan Agus salahkan SBY, karena UU BPJS lahir di rezim SBY bukan di rezim Jokowi," cuitnya.
Teddy berpendapat, kenaikan tarif BPJS Kesehatan saat ini adalah bagian dari disahkannya undang-undang program jaminan sosial yang mendasari dibentuknya BPJS.
"Yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari UU BPJS. Mari kita lihat apa kritik Agus ke pemerintahan SBY," ucapnya.
Dalam cuitan yang lain Teddy bahkan memberikan kritik yang lebih pedas kepada putra sulung SBY.
"Ya kalau anaknya SBY (AHY--red) gak mampu bayar BPJS kelas I atau kelas II, pindah aja ke kelas III, atau ikut BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran)," ujar Teddy
Baca Juga: Kota Bandung Kebingungan Atasi Pemudik Lokal di Tengah Wabah Corona
Ia menambahkan, "Karena yang naik itu iuran kelas I dan II. Simpel toh."
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membuat cuitan yang menyayangkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan di tengah pandemi ini.
Dalam cuitan yang diunggah Kamis (14/5/2020), Ketum Partai Demokrat ini berkata, "Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS ditengah wabah Covid-19."
"Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi jg menciptakan peningkatan pengangguran & angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula."
Menurut AHY, pemerintah Presiden Jokowi harusnya bisa mengalokasikan dana proyek infrastruktur untuk kepentingan kesehatan terlebih dahulu.
"Jika selama ini proyek infrastruktur bisa ditalangi lbh dahulu, negara pastinya bisa lebih prioritaskan kesehatan rakyat saat ini. Kami yakin pemerintah bisa realokasikan anggaran pembangunan infrastruktur yg blm mendesak utk menutupi kebutuhan Rp.20 T bagi BPJS Kesehatan," kata AHY.
