Infografis
Suara.com - Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri Suyatna, menyoroti permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Hempri menyebut akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data. Dari hasil pengamatannya kebanyakan pendataan masih salah sasaran.
“Di tingkat daerah proses pendataan masih belum valid. Banyak diantaranya masih salah sasaran. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya. Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit,” terangnya dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Jumat (15/5).
Selain itu, Hempri menyebut alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos ini. Menurutnya, sinkronisasi antar stakeholder masih lemah.
Baca Juga: Imbas Pandemi Covid-19, Harga Rumah di Amerika Serikat Diperkirakan Turun
“Berbagai kementrian bergerak masing-masing dalam situasi ini. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup, serta program alokasi desa ditanggung oleh induk kementrian yang berbeda-beda," ujar dia.
"Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden. Ini baru dari pemerintah, belum termasuk bantuan dari stakeholder lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan,” papar Hempri.
Akibatnya tumpang tindih tadi menyebabkan banyak terjadinya kasus satu orang menerima hampir semua bantuan tersebut, sementara yang lain bahkan tidak menerima sama sekali. Hal yang lebih ironis di beberapa daerah bahkan terjadi politisasi dari bansos ini.
“Muncul aktor-aktor ekonomi dan politik yang ingin memperoleh keuntungan dari program-program tersebut. Banyak bantuan sosial bersumber dari anggaran pemerintah tapi ditempeli jargon-jargon kepala daerah,” ungkapnya.
Hempri menyampaikan masukannya terkait hal-hal yang perlu diperbaiki atau dilakukan menyikapi permasalahan bansos ini. Pertama, terkait pendataan, ia menyarankan dilaksanakannya validasi serta pembaruan data lagi dengan mempertimbangkan indikator warga yang benar-benar terdampak Covid-19.
Baca Juga: Pandemi Covid-19: Kebijakan PSBB dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam
Kedua, Hempri berharap adanya perbaikan tata kelola dan pengawasan program-program dari pemerintah tadi. Jika ada program yang tidak efektif maka lebih baik dananya dialokasikan untuk yang lain.
