Cerita Usman Hamid Soal Kampus Trisakti dan Pergulatan Batin Mahasiswa 98

Suara.com - Direktur Utama Amnesty International Indonesia (AII) sekaligus alumnus Universitas Trisakti, Usman Hamid kembali mengenang momen-momen di masa pergerakan mahasiswa menjelang runtuhnya rezim orde baru di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada Mei 1998.

Menurut Usman, ketika itu banyak mahasiswa Trisakti khususnya yang dihadapkan oleh dilema pertentangan batin antara persoalan keluarga hingga politik.

Hal itu disampaikan Usman dalam acara bedah film 'Di Balik 98' yang disiarkan secara live melalui akun Instagram @kiosojokeos pada Rabu (13/5/2020) malam.

Kisah mahasiswa pergerakan 98 bernama Diana (diperankan oleh Chelsea Islan) dalam film 'Di Balik 98' hampir serupa dengan realitas mahasiswa umumnya di Trisakti ketika itu. Usman mengatakan pertentangan batin atau konflik yang dihadapi oleh Diana sebagai aktivis 98 sekaligus putri seorang anggota tentara, dalam realitasnya memang banyak ditemukan di kampus Trisakti pada tahun 98.

Baca Juga: Ahli Hukum Pidana Trisakti Sebut Penangkapan Tapol Papua Tidak Sah

"Nah di dalam kehidupan yang real di kampus Trisakti ketika itu memang banyak sekali aktivis Trisakti yang memiliki latar belakang keluarga yang demikian, baik itu memiliki keluarga tentara, memiliki keluarga dengan latar belakang birokrasi, atau memiliki latar belakang keluarga yang kuat hubungannya dengan partai Golkar," kata Usman.

Usman mengemukakan, bahwa ketika itu, mayoritas mahasiswa Trisakti memang memiliki latar belakang keluarga seorang tentara, birokrat, hingga memiliki kedekatan dengan partai Golkar. Sehingga, ketika itu muncul istilah ABG alias ABRI, Birokrat, dan Golkar.

"Jadi dulu ada istilah ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Kenapa saya katakan demikian, selain memang itu adalah pengalaman yang saya alami langsung, juga karena secara historis kampus Trisakti merupakan kampus yang pada tahun 1965-an, ketika Indonesia mengalami gejolak politik yang besar, itu juga mengalami semacam perubahan besar di dalam kampus Trisakti," ujar Usman.

Markas Gerakan Kiri hingga Diambil Alih Tentara

Usman mengungkapkan, bahwa sebelum bernama Universitas Trisakti dahulu kampus tersebut bernama Res Publica. Kampus tersebut didirikan oleh perhimpunan kalangan Tionghoa yang memiliki pemikiran cemerlang dan kritis.

Ketika itu, Usman menyebut kampus Res Publica kerap dianggap sebagai markas alias sarang gerakan kiri. Sejumlah tokoh pemikir kiri hingga Partai Komunisme Indonesia (PKI) bahkan beberapa kali kerap diundang di kampus tersebut.

Baca Juga: Mahfud Curhat Telat ke Trisakti gegara Aspal Bandara Adisutjipto Mengelupas

"Kampus ini di zamannya ketika bernama Res Publica itu merupakan kampus yang dianggap sarang gerakan kiri, karena berkali-kali juga mengundang tokoh-tokoh kiri termasuk tokoh PKI di dalam acara-acara mimbar bebas atau dalam acara akademik di kampus Res Publica," ungkap Usman.

Menurut Usman, pasca peristiwa G30S PKI atau kudeta angkatan darat kampus Res Publica turut bergejolak. Sampai pada akhirnya, kampus Res Publica diambil alih oleh kekuasaan militer yang ditopang oleh pemerintahan di awal orde baru.

"Semua anak Trisakti yang membaca sejarah pasti mengerti, itu suatu hal yang sangat sulit terlukiskan sebagai hal yang wajar," ujar Usman.

"Jadi kekuatan militer atau orang-orang militer dikerahkan untuk ikut mengambil alih kampus (Res Publica) Trisakti dan sejak itu juga kampus dikelola oleh militer," imbuhnya.

Jejak pengambilalihan kampus Res Publica oleh tentara tersemat dalam nama salah satu gedung di kampus Trisakti. Menurut Usman, gedung utama yang ada di kampus Trisakti diberi nama M Syarif Thayeb seorang perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal yang tidak lain merupakan seseorang yang ketika itu diutus untuk mengurus proses pengambilalihan kampus Res Publica.

"Nah banyak sekali yang akhirnya punya latar belakang militer, ditambah dengan birokrasi dan juga partai Golkar, kemudian ikut mengelola Trisakti. Untuk waktu-waktu yang sangat panjang hingga generasi saya itu bisa masuk ke dalam kampus tersebut," tutur Usman.

Mahasiswa Clubing dan Kelompok Kecil Aktivis di Trisakti

Usman yang merupakan mantan ketua Senat Mahasisawa Fakultas Hukum Trisakti 1998-1999 itu mengungkapkan bahwa di awal dirinya berkuliah, mayoritas mahasiswa Trisakti memang merupakan kalangan yang memiliki latar belakang sosial dan kelas ekonomi menengah ke atas. Sebab menurut dia, ketika itu Trisakti merupakan kampus swasta termahal di Indonesia.

Bahkan Usman menyebut bahwa Trisakti sempat dianggap sebagai kampus apolitis dan gaul, berisi mahasiswa yang penuh dengan budaya pesta. Kendati begitu, di lain sisi masih ada kelompok kecil mahasiswa atau aktivis yang secara terus-menerus menghidupkan forum-forum diskusi di kampus Trisakti.

"Nah disinilah kelompok-kelompok kecil aktivis ini kemudian bertabrakan dengan tembok yang besar itu," ujar Usman.

Usman menyamapaikan bahwa menjelang pengerahan mahasiswa di awal 98 banyak perasaan dilematis semacam itu yang dirasakan mahasiswa, mulai dari persoalan keluarga, kampus hingga politik. Terlebih ketika itu, di era rezim orde baru kegiatan diskusi hingga aksi turun ke jalan merupakan hal yang tabu.

"Tidak mudah untuk bisa merayu kampus atau dosen untuk mengizinkan kegiatan-kegiatan yang ketika itu masih dibayangkan sebagai kegiatan yang tabu. Jadi membuat diskusi 2,3,5 orang itu sudah dicurigai Komunis. Ini kan kampus yang tadinya sangat dianggap kiri dianggap sarangnya Komunis tiba-tiba menjadi sangat anti Komunis di bahwa nama Trisakti," ujar Usman.

"Nah ini tentu tidak sehitam putih itu, ada banyak versi yang saya kira bisa dijelaskan," imbuhnya.

Usman menilai perasan dilema yang dirasakan mahasiswa 98 ketika itu umumnya juga dirasakan oleh generasi mahasiswa pada setiap zamannya. Seperti halnya kata dia, apa yang dirasakan oleh generasi mahasiswa saat ini ketika melakukan aksi demonstrasi bertajuk Reformasi Dikorupsi pada September 2019 lalu

"Saya berkali-kali ikut gabung ketika mereka menggelar aksi dan kelihatan sekali warnanya kurang lebih mirip apa yang dialami oleh kami ketika itu (tahun 98)," ungkapnya.

"Tentu saja dalam film di balik 98 ini ada bumbu percintaan yang menurut saya tidak terlalu terhubung dengan persoalan politik yang mau dijelaskan," sambung Usman.