Infografis
Menurut Juri, pemerintah selalu mengatakan bahwa penanganan Covid-19 tidak boleh melupakan penanganan sektor lain, yakni ekonomi.
"Kita juga harus menghitung betul dampak dari kegiatan ekonomi akan menjadi sumber masalah penularan wabah ini," ujarnya.
Juri menambahkan, "Presiden mengatakan terkait wacana relaksasi itu harus dihitung secara matang, hati-hati, lihat timingnya, jangan buru-buru. Relaksasi harus semata-mata didasarkan pada data di lapangan."
Jika penurunan jumlah pasien Covid-19 belum terjadi secara konsisten, Juri mengatakan wacana relaksasi akan menjadi sangat beresiko.
Baca Juga: Dampak Ekonomi Corona: Kiriman Uang Menurun, Hidup 800 Juta Orang Terancam
"Sampai hari ini, pemerintah tetap konsisten menerapkan PSBB sambil merancang secara detil ketika nanti relaksasi itu harus dilakukan. Karena mau tidak mau kita akan menuju ke sana hanya timingnya saja," ucapnya.
Wacana sekolah dibuka kembali
Rencana sekolah dibuka kembali pada pertengahan bulan Juli ini muncul setelah dokumen peta jalan berisi skenario pembukaan bisnis dan industri mulai Juni 2020 beredar di sejumlah aplikasi percakapan terutama WhatsApp.
Skenario tersebut berisikan fase-fase pemulihan ekonomi pasca mewabahnya virus corona atau Covid-19 di tanah air.
Staf Ahli Menko Perekonomian Raden Pardede pun membenarkan dokumen tersebut. Menurutnya, dokumen yang tersebar itu adalah bahan internal Kemenko Ekonomi untuk bahan presentasi.
Baca Juga: Dear Pak Jokowi, Tolong Bayi di Pandeglang Badannya Tinggal Tulang
"Itu bahan presentasi internal. Waktu nya masih tentative, untuk bahan diskusi," kata Raden Pardede saat dihubungi Suara.com, Kamis (7/5/2020).
