Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 1 di Kantor Pos, Kota Bogor, Rabu (13/5/2020).
Ia mengatakan, penyaluran BLT di Bogor hari terakhir di tahap pertama penyaluran bansos tunai kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.
"Pagi hari ini, pak Presiden meninjau penyaluran bantuan sosial tunai di Kota Bogor, di Jalan IR H Juanda yang merupakan hari terakhir penyaluran BST (Bansos Tunai) di Kota Bogor," ujar Juliari.
Kata dia, setelah tahap pertama berakhir, akan dilanjutkan dengan penyaluran BLT tahap kedua dengan nilai yang sama yakni Rp 600.000. Nantinya, BLT tersebut akan disalurkan melalui tiga tahapan.
Baca Juga: Warga Miskin Belum Dapat Bansos Corona, Jokowi: Ya Lapor ke RT
"Setelah berakhir tahap pertama, nanti akan kami sambung dengan tahap kedua dengan nilai yang sama Rp 600.000 dari tiga tahapan yang akan dijalankan," ucap dia.
Juliari berjanji sebelum hari raya Idul Fitri, masyarakat sudah bisa menerima BLT sebanyak dua kali dari tiga tahapan penyaluran. Setelah itu tahap ketiga akan diberikan setelah lebaran.
"Kami berharap sebelum lebaran Idul Fitri, sebagian besar penerima bansos sudah dua kali menerima bansos tunai sebesar Rp 600.000, nanti setelah Idul Fitri satu kali lagi," kata Juliari.
Juliari mengakui penyaluran BLT ini tidak bisa merata, karena tergantung dari kesulitan daerah masing-masing.
Ia mencontohkan penyaluran BLT di Kota Bogor lebih mudah penyalurannya, karena memiliki fasilitas lebih lengkap dan tidak sulit dijangkau.
Baca Juga: Jokowi Akui Penyaluran Bansos Belum 100 Persen karena Ada Masalah Data
"Tentu ini tidak bisa merata tergantung dari kesulitan daerah masing-masing. Kota Bogor lebih mudah, fasilitas lebih lengkap tidak sulit mencapai dua tahap, tapi daerah yang medannya lebih berat mungkin baru satu tahap," katanya lagi.
Lebih lanjut, ia menyadari penyaluran bansos yang sudah dilakukan pemerintah pusat masih jauh dari sempurna.
Karena itu, pihaknya menargetkan terus memperbaiki data penerima dengan pemerintah daerah, sehingga yang menerima bansos adalah masyarakat yang berhak menerima.
"Kami komunikasikan jika ada warga terdampak yang belum terbantu tolong masukkan ke tahap kedua. Kami sadar tahap pertama ini masih ada kekurangan, dan ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua insyaallah bisa lebih baik," kata Juliari.
Juliari meyakini data penerima bansos yang didapat belum 100 persen. Di mana Kemensos tetap membuka diri jika pemerintah daerah melakukan penyempurnaan data penerima bansos.
"Data semua sudah masuk kembali data kita yakin belum 100 persen sempurna. Kami selalu membuka diri kepada pemda untuk melakukan penyempurnaan. Tahap pertama ada kabupaten/kota minta dikembalikan lagi, ada data yang belum masuk. Cukup banyak kabupaten/kota yang menarik kembali karena mungkin ada warga yang terdampak belum masuk," katanya menambahkan.
