Infografis
Fungsi DPR lainnya yang menurut Fadli dirampas oleh Perppu ini adalah Fungsi pengawasan. Perppu ini dianggap telah melucuti hak pengawasan parlemen dan hak penyidikan serta penyelidikan lembaga penegak hukum.
"Di dalam Pasal 27 misalnya, disebutkan jika segala tindakan serta keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut tidak boleh dianggap sebagai kerugian negara. Pasal ini jelas telah mengebiri fungsi @bpkri (Badan Pemeriksa Keuangan)," lanjut Fadli.
Catatan kedua yang dilihat Fadli adalah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam Perppu ini.
"Merujuk pada Pasal 27, Perppu ini menyatakan para pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanganan krisis tak bisa digugat, baik secara perdata, secara pidana, maupun melalui peradilan tata usaha negara," tulis Fadli lagi.
Baca Juga: Sanksi Sosial Pelanggar PSBB DKI Berlaku Hari Ini: Dihukum Nyapu di Kuburan
Pasal tersebut dianggap telah memberi hak imunitas kepada aparat pemerintah untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan.
Ketiga, Fadli mencatat kondisi darurat keuangan negara sebenarnya sudah diantisipasi dan diatu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Pasal 27 Ayat (4) UU Keuangan Negara menyebutkan: dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yg selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran," bunyi pasal itu seperti yang dikutip Fadli.
Ia pun menganggap bahwa Preppu No. 1 tahun 2020 ini tak memiliki urgensi sama sekali.
Keempat, klausul dalam pasal yang menyatakan pelonggaran defisit anggaran hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto selama masa pandemi dianggap membahayakan dan merusak perekonomuan nasional.
Baca Juga: Warga Berusia di Bawah 45 Tahun Boleh Kerja Lagi, Ini Alasannya
Menurut Fadli, "Dengan tidak adanya batas defisit APBN terhadap PDB, maka risiko terjadinya pembengkakan utang negara jadi kian membesar."
