Infografis
Suara.com - Penutupan masjid sebagai tempat kegiatan peribadahan umat Islam untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona covid-19, mendapat kritik.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar John Kenedy Azis menilai, penutupan masjid-masjid menjadi percuma kalau tempat lain tetap buka.
Azis membandingkan sejumlah pusat perbelanjaan yang ia sebut masih buka pada masa pandemi covid-19.
Belakangan, kata dia, beredar video viral yang membuktikan hal tersebut terjadi di salah satu pusat ritel mebel dan rumah tangga.
Baca Juga: Sempat Salat Bareng Warga Positif Corona, 30 Jemaah di Tambora Dievakuasi
Adapun persoalan tersebut disampaikan Azis kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat rapat kerja secara virtual dengan Komisi VIII.
"Beberapa hari ini viral pak, video di IKEA, parkir saja susah pak, parkir susah di IKEA itu saking banyaknya orang. Di mal-mal penuh, sementara di Masjid tetap dikunci, ada apa di sini? Bapak sebagai kepala gugus tugas ada apa di sini?" tanya John, Selasa (12/5/2020).
John merasa tidak adil apabila Masjid ditutup untuk mencegah penyebaran covid-19, tetapi di lain sisi masih ada tempat keramaian yang berpotensi menularkan virus corona justri dibiarkan tetap beroperasi. Ia sendiri mengaku telah menyampaikan keresahannya tersebut kepada Kementerian Agama dalam rapat Senin (11/5).
"Di mal bapak biarkan, di tempat-tempat keramaian yang lain dibiarkan. Nah kami di Masjid ditutup. Kemarin kami rapat dengan kementerian agama, kami sampaikan supaya melakukan koordinasi dengan BNPB terhadap konteks yang seperti ini," ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Menteri Agama RI Fachrul Razi berencana membuka kembali rumah ibadah seperti masjid di tengah wabah virus corona. Masjid akan dibolehkan kembali dipakai untuk sholat berjamaah.
Baca Juga: Rombongan Salat Jumat di Lamongan Tertabrak Kereta Api, Dua Orang Tewas
Rencana itu akan diberlakukan saat kebanyakan daerah di Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun usulan itu masih sebatas ide dan belum diajukan resmi kepada Presiden Jokowi.
