Berkerumun di Jakarta Akan Dapat Sanksi Sapu Jalan hingga Denda Rp 250 Ribu

Senin, 11 Mei 2020 | 22:12 WIB
Berkerumun di Jakarta Akan Dapat Sanksi Sapu Jalan hingga Denda Rp 250 Ribu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberikan keterangan kepada pers soal penanganan virus corona Covid-19 di ibu kota pada Kamis (26/3/2020) di Balai Kota. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberikan sanksi lebih tegas kepada orang-orang yang masih berkerumun di atas lima orang. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru diterbitkan, terdapat sanksi denda uang tunai maksimal Rp 250 ribu.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona 'Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Aturan ini telah ditetapkan dan berlaku tanggal 30 April 2020. Sementara Pergub tersebut baru dipublikasi pada 11 Mei 2020.

Pada pasal 11 Pergub itu, tertulis sanksi akan diberikan kepada setiap orang yang berkerumun selama masa PSBB. Lokasi yang tak boleh menjadi tempat berkumpul adalah fasilitas umum.

Baca Juga: Waduh, Pandemi Corona Covid-19 Ganggu Pertumbuhan Anak Indonesia

"Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakukan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi," tulis Pergub itu seperti dikutip suara.com, Senin (11/5/2020).

Nantinya Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan memberikan teguran tertulis kepada pelanggar. Lalu petugas memberikan rompi dan meminta pelanggar membersihkan fasilitas umum.

"Sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi," kata Pergub itu.

Selanjutnya ada juga pilihan sanksi dengan memberikan denda. Nominal uang yang harus dibayarkan minimal Rp 100 ribu.

"Denda administratif paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)," jelas surat itu.

Baca Juga: Kronologi Sudi Bantai Bayi karena Tidak Dapat Uang Bantuan Corona

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI