Infografis
Dia menjelaskan, GP Ansor saja sudah membuat pelatihan online gratis dan praktis, seperti kursus Bahasa Korea, kelas kewirausahaan dan lainnya.
"Pelatihan online gratis dan praktis tersebut seharusnya sangat bisa dilakukan Pemerintah dengan anggaran, fasilitas, dan sumber daya yang jauh lebih besar jika memang ada kemauan untuk itu,” kata Yaqut.
Meski begitu, lanjut Yaqut, program Kartu Prakerja yang hanya dapat diakses secara daring menjadikannya tidak inklusif dan tidak aksesibel bagi sebagian kalangan masyarakat.
Pasalnya, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap internet.
Baca Juga: Meski Jadi Polemik, Anggaran Kartu Prakerja Sudah Cair Rp 1,6 Triliun
“Ini menunjukkan Pemerintah terkesan tidak mengenal dan menolong rakyatnya. Lihat saja seorang menteri terkaget-kaget tahu ada wilayah di Indonesia tidak memiliki akses internet dan listrik. Bagaimana Program Kartu Prakerja bisa dirasakan manfaatnya kalau kayak begini,” tuturnya.
“Bisa jadi mereka lebih memilih menjual telepon pintarnya untuk beli sembako atau bayar kontrakan rumah di masa sulit ini, daripada ikut Kartu Prakerja yang harus diakses dengan kuota internet yang juga harus dibeli,” timpalnya.
Dia menambahkan, pelatihan ini tidak menyediakan jaminan akses terhadap pekerjaan yang sebenarnya, tapi justru akan menambah beban pemerintah di masa mendatang karena output program ini tidak terserap di pasar kerja yang ada.
Oleh sebab itu, GP Ansor memandang program Kartu Prakerja harus didesain ulang dengan mengintegrasikan perspektif krisis dan pendekatan the new normal.
"Hentikan kerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja di saat pandemi masih berlangsung. Realokasikan anggaran untuk bantuan tunai bagi masyarakat (cash tranfer program),” tegas Gus Yaqut.
Baca Juga: Soal Kartu Prakerja, Fadli Zon: Uang Rakyat Hilang Percuma
Yaqut mengatakan, memberikan bantuan tunai akan bisa menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi asa menjaga pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama PDB Indonesia.
