Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay menyayangkan sikap masyarakat yang berkerumun saat mengabadikan momen penutupan gerai restoran cepat saji McDonald's di pusat pertokoan Sarinah, Jakarta Pusat.
Saleh menilai adanya kerumunan karena tidak adanya ketegasan sanksi dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan Pemprov DKI. Padahal diketahui, masyarakat dilarang berkumpul lebih dari lima orang.
"Selama ini belum ada sanksi yang tegas. Beda seperti di negara-negara lain," kata Saleh saat dihubungi, Senin (11/5/2020).
Sebelumnya, masyarakat risau apabila ternyata kerumunan tersebut menjadi tempat penularan Covid-19. Maka dari itu, Saleh menyarankan agar pemerintah dapat menelusuri siapa-siapa saja yang hadir di Mcd Sarinah pada Minggu (10/5/2020) malam.
Baca Juga: PSBB Kota Bogor Akan Diperpanjang Sampai 26 Mei, Habis Idul Fitri
Dari hasil penulusuran tersebut nantinya mereka diminta untuk melakukan pemeriksaan Covid-19 melalui rapid test. Justru Saleh meminta kesadaran dari masyarakat yang hadir agar melakukan rapid test.
"Dengan biaya pribadi tentunya ya bukan uang negara. Kalau bisa langsung memeriksakan diri sendiri dengan sadar tanpa ditelusuri lebih dulu itu lebih bagus. Artinya tanpa ada kejadian ini rapid test pun tetap terus berjalan. Namun karena ada kejadian tersebut maka rapid test diprioritaskan," tuturnya.
Diketahui, McD Sarinah kembali menjadi trending topic. Kali ini bukan karena penutupan, melainkan gara-gara kerumunan warga yang memantik kritik di tengah pandemi corona alias Covid-19.
Minggu (10/5/2020) malam merupakan hari terakhir restoran McDonald's di Sarinah beroperasi. Banyak warga yang merasa memiliki kenangan di sana, berkerumun menghadiri acara tersebut.
Namun, kerumunan tersebut memantik kritik. Banyak dari warganet yang menyayangkan adanya kerumunan itu di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Baca Juga: Abaikan PSBB Demi Momen Terakhir di McDonald's Sarinah
Padahal sudah jelas ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, aturan PSBB tidak mengizinkan kerumunan di atas 5 orang di seluruh wilayahnya. Jika masih ngotot, akan ada tindakan tegas dari jajaran pemerintah provinsi, kepolisian hingga TNI.
