Infografis
Suara.com - Pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 yang menjadi polemik akhir-akhir ini terus menjadi kontroversi. Puncaknya terjadi di wilayah Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (10/5/2020).
Kantor Wali Nagari Kambang Utara ditutup paksa oleh warga. Aksi tersebut dilakukan karena warga menilai ada pembagian yang tidak adil.
"Ya dipalang, karena warga menilai pembagian bantuan tidak adil. Dan banyak PNS yang dapat," ungkap seorang warga di sekitar kantor wali nagari yang enggan menyebutkan namanya saat ditemui Klikpositif.com-jaringan Suara.com usai warga bubarkan diri.
Aksi penutupan paksa kantor tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Banyak warga yang datang melakukan aksi tersebut, karena menilai penyaluran bantuan di nagari tersebut tidak tepat sasaran, setelah penyaluran BLT provinsi melalui Pos.
Baca Juga: Pernah Terdata dalam Keluarga Tak Mampu, Guru SD Ini Kembalikan Bansos
"Ya, warga menolak karena di nagari ini. PNS dapat juga. Padahal, petani yang hidupnya susah tidak dapat. Maka, warga tidak menerima," katanya.
Sementara itu, warga lainnya juga mengungkapkan hal serupa. Warga tersebut juga mengemukakan, pada Senin (11/5//2020) akan ada aksi demo besar-besaran.
"Senin besok, warga telah sepakat untuk demo. Dan kami meminta, bantuan ini harus merata dan harus adil. Jangan PNS dapat juga."
Sementara itu, Camat Lengayang Zoni Eldo mengaku sudah mendapat laporan aksi penyegelan kantor nagari tersebut. Namun, sejauh ini, pihaknya belum mengetahui titik persoalannya.
"Ya, kita baru dapat kabar. Dan ini, akan segera kita tinjau,"ungkanya.
Baca Juga: Empat Warga Telah Meninggal Masuk Daftar Penerima Bansos, Hebohkan Pasaman
Ia mengaku, dapat laporan langsung dari Ketua Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari setempat. Dan pihaknya, akan segera meninjau.
