Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini mendapatkan 'serangan' dari sejumlah menteri tentang program bantuan sosial kepada warga ibu kota yang terdampak wabah virus corona covid-19.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menduga, 'serangan' tersebut kental bernuansa politik.
Ia mengatakan, program bansos untuk warga terdampak penyebaran virus corona covid-19 ini seharusnya tak dipolitisasi.
Taufik menyatakan, kalau ingin menjegal Anies untuk maju pada Pilpres 2024, maka lawan-lawannya harus memakai cara elegan.
Baca Juga: DPRD Jakarta: Menkeu Sri Mulyani Sebar Hoaks terkait Dana Bansos
"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan," tegas Taufik kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Taufik juga menganggap tindakan menyerang Anies ini menyakiti hati rakyat ibu kota. Pasalnya, warga Jakarta sedang susah dihantam dampak dari virus corona.
"Tindakan ini juga menyakiti hari rakyat Ibu kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi," jelasnya.
Menurutnya, tak ada masalah bagi warga DKI menerima dua bantuan dari daerah atau pusat.
Taufik menyatakan, yang paling penting adalah memastikan agar tak ada warga yang kelaparan di tengah pandemi covid-19.
Baca Juga: DPRD Sebut Tak Hanya Pemprov DKI yang Kekurangan Uang untuk Bansos
"Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat," pintanya.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap Anies tak memiliki biaya untuk memberikan dana bansos kepada warga.
Akibatnya, Anies disebut meminta bantuan untuk menanggung biaya pengadaan paket bantuan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara juga mempermasalahkan soal data penerima bansos di Jakarta. Keduanya menganggap ada kejanggalan dari data yang diberikan oleh Pemprov DKI.
