Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut bahwa warga 'miskin kagetan' muncul selama PSBB berlangsung. Mereka akan jadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendapat bantuan.
Lantas apa maksud dari istilah 'miskin kagetan' tersebut?
"Mereka yang tidak ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan warga yang semula tidak terkategori tidak mampu tapi sekarang jadi jatuh miskin karena Covid-19. Atau yang saya boleh sebut sebagai 'miskin kagetan'," kata Menteri Muhadjir dalam konferensi pers online, Jumat (8/5/2020).
Ia menyebut masyarakat 'miskin kagetan' ini akan menjadi salah satu prioritas agar mendapat bantuan dari pemerintah selama masa PSBB berlangsung.
Baca Juga: Musim Bansos, Bantuan Baznas Dimasukan Tas Foto Bupati dan Wabup Pandeglang
"Sesuai arahan Presiden supaya diperhatikan betul kelompok masyarakat yang mendadak jadi miskin ini," lanjut Muhadjir.
Dalam konferensi pers itu, Muhadjir juga menjelaskan mengenai program Jaring Pengaman Sosial dari Kemenko PMK.
Program bantuan ini akan diberikan kepada dua kategori masyarakat yang memerlukan yaitu mereka yang telah terdaftar di DTKS Mensos dan masyarakat 'miskin kagetan' yang belum terdata.
"Dan ini tentu saja perlu pencarian data, verifikasi data, dan kemudian baru dipastikan bahwa mereka memang belum mendapat bantuan," kata Muhadjir lagi.
Sebagai informasi, sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran tidak selarasnya data penerima bantuan sosial bagi warga yang terdampak virus Corona (Covid-19).
Baca Juga: Plus Minus Corona bagi Dunia Pendidikan
Muhadjir mengakui kalau problema di balik penyaluran bansos ialah data warga yang menerima. Menurutnya pemerintah telah memiliki data warga yang biasa mendapatkan bantuan dan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
