Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ikut menanggapi seorang Anggota DPRD Gresik Hamzah Takim yang terdaftar menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT).
Ngabalin menuturkan seharusnya BLT tersebut diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.
"Kalau itu, ada orang mampu yang mendapatkan BLT, ya sudah ditarik kasih orang yang berhak mendapatkanya. Jadi maksudnya konsentrasi kita sekarang ini adalah konsentrasi dengan menghabiskan energi cukup besar untuk menyelesaikan pandemi Corona virus ini," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Jumat (8/5/2020).
Menurut Ngabalin, manusiawi jika ada kekeliruan terhadap BLT yang salah sasaran dalam hal pendataan di tengah pandemi virus corona. Sebab saat ini pemerintah fokus untuk menyelesaikan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Aksi Trio Cewek Bobol Toko Kelontong, Angkut Sembako Curian ke Mobil Agya
"Sehingga kami fokuskan power kita, energi kita bisa yang cari titik temunya. Namanya juga manusia, kalau ada yang keliru ada yang khilaf dicari titik temunya. Kemudian bisa BLT itu harus bisa langsung kepada orang yang berhak mendapatknya," sambungnya.
Ngabalin mengaku setiap negara di dunia termasuk Indonesia yang menghadapi pandemi Corona kalang kabut dalam hal pendataan.
"Dalam hal pendataan semua negara di dunia, even Malaysia yang dipuja-puja oleh beberapa lembaga internasional tentang data-data mereka yang luar biasa. Tapi begitu orang menghadapi masa pandemi menghadapi corona virus yang begitu mendadak, itu kalang kabut orang," ucap dia.
Dia menganggap, dalam situasi pandemi corona, manajemen administrasi data menjadi penting. Ia menilai pendataan terkait bantuan di semua negara berantakan. Namun jika dibandingkan negara lain, Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain.
"Dalam situasi seperti begini memang manajemen administrasi data dan lain lain itu menjadi bagian yang terpenting. Tapi kan tidak saja Indonesia tapi hampir negara 216 negara atau lebih, itu semua berantakan dalam hal data. Indonesia ini alhamdulillah masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara negara lain," katanya.
Baca Juga: PNS Mesum Sama Istri Napi, Digerebek Warga di Kontrakan Jelang Sahur
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara enggan berkomentar banyak saat ditanya adanya anggota DPRD Gresik Hamzah Takim yang terdaftar menjadi penerima BLT.
Juliari meminta awak media untuk mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik yang memberikan bansos terhadap anggota DPR Gresik tersebut.
"Silakan cek ke Pemkab Gresik, mengapa orang seperti beliau bisa terima bansos," ujar Juliari saat dikonfirmasi Suara.com, kemarin.
Diketahui, nama anggota DPRD Gresik Hamzah Takim terdaftar penerima BLT khusus warga miskin dari pemerintah. Nama Hamzah Takim masuk dalam data ulasan penerima BLT.
Data itu beredar di media sosial. Padahal sesuai peruntukan, BLT yang bersumber dari progam jaring pengaman sosial (JPS) itu untuk warga yang ekonominya terdampak virus corona. Yakni warga yang kehilangan pekerjaan atau dipecat karena wabah virus corona.
Hamzah Takim yang namanya diperbincangkan di media sosial, mengaku tidak tahu jika dirinya mendapatkan BLT orang miskin. Namun sesuai nama-nama yang disebutkan, dia menduga data itu berasal dari Dinas Perikanan Gresik.
“Data itu data lama tahun 2015 yang mestinya digunakan untuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan pupuk untuk petani tambak,” katanya saaat dihubungi melalui selulernya, Sabtu (2/5/2020).
Kemudian terkait data yang tidak sesuai kriteria penerima bantuan, Hamzah menyebut Dinas Perikanan teledor. Apalagi ini berkaitan dengan bantuan terdampak virus corona. Mestinya pemerintah lebih teliti kembali agar tidak salah sasaran.
“Dalam daftar itu juga ada nama-nama orang yang sudah meninggal. Jadi memang itu data lama yang tidak diperbarui,” jelasnya lagi.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Khoirul Anam saat dikonfirmasi membenarkan jika data yang tersebar di publik itu memang salah. Pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi kepada Bapedda Gresik.
"Iya benar itu data belum terverifikasi, kemarin penyuluh perikanan memberikan data lama. Saat ini data sudah kami perbaiki, orang yang menerima BLT memang warga yang terdampak," katanya.
