Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa sejumlah pimpinan direksi di PT Legal Duta Palma Group terkait kasus dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.
Mereka yang dipanggil yakni Manager PT Legal Duta Palma Group, Kantor Jakarta, Yudi Prasetyo Wibowo; Sekretaris Direksi Vici Chandra Dharmasatyadi; dan Carla Faustin selaku sekretaris direksi.
Ketiga saksi ini dimintai keterangan untuk koleganya yang telah ditetapkan tersangka yakni Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014, Surya Darmadi (SUD).
"Kami panggil ketiganya dalam kapasitas saksi untuk tersangka SUD (Surya Darmadi)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (8/5/2020).
Baca Juga: Zulhas Sangkal Keluarkan Izin Alih Fungsi Hutan yang Diajukan Annas Maamun
Dalam kasus ahli fungsi lahan Riau ini, KPK juga pernah memanggil sejumlah saksi lainnya untuk dimintai keterangan seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Selain Surya Darmadi, KPK telah menetapkan tersangka lainnya terdiri dari perorangan hingga kooperasi. Mereka, PT Palma dan Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014, Suheri Terta (SRT).
Hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.
Surya diduga juga merupakan "beneficial owner" PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.
Dalam penyidikan itu, diduga Surya merupakan "beneficial owner" PT Palma Satu bersama orang kepercayaannya, Suheri Terta, daIam mengurus perizinan lahan perkebunan.
Baca Juga: Kasus Alih Fungsi Hutan, KPK Akan Panggil Ulang Ketum PAN Zulkifli Hasan
Duta Palma Grup dan PT Palma Satu sebagai korporasi telah memberikan uang Rp 3 miliar kepada Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.
