Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak lagi memiliki anggaran untuk membiayai bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta jiwa penduduk DKI yang terkena dampak virus corona atau Covid-19.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Terkait hal itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat sebelumnya sudah membantu Pemprov DKI dengan meng-cover sedikitnya 2,6 juta jiwa penduduk, sehingga total masyarakat DKI Jakarta yang mendapatkan bantuan sosial menjadi 3,7 juta jiwa.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 2,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya (3,7 juta jiwa) diminta cover oleh pemerintah pusat," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Preman Bentak-bentak Polisi di Jalan, Tapi Mewek Minta Maaf Sesudah Diciduk
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bansos tahap dua tetap berupa paket sembako. Belum ada rencana untuk menggantinya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti usul pihak DPRD.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan isi Bansos untuk warga terdampak Covid-19 ini ditentukan oleh Gubernur Anies Baswedan.
Dalam hal ini, pihaknya sudah melakukan persiapan Bansos tahap dua. Namun belum ada arahan dari Anies untuk menggantinya jadi BLT.
"Itu di pimpinan. Tapi sejauh ini persiapan kita tetep bentuknya sembako," ujar Irmansyah saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2020).
Irmansyah menduga pelaksanaan Bansos dalam bentuk uang tunai akan lebih sulit dari pada sembako. Pasalnya dalam kondisi di tengah pandemi corona Covid-19, penyalurannya harus dilakukan melalui transfer ke rekening bank.
Baca Juga: ABG Diciduk Gegara Salat Sambil Joget TikTok: Saya Gak Sadar Jika Itu Salah
Sementara itu juga mentransfer uang, maka akan kesulitan melakukan pendataan. Sebab penerima Bansos ini tak hanya yang memiliki KTP DKI.
