Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka jalur transportasi kembali, tidak nyambung dengan logika berpikir.
Ia tidak habis pikir mengapa transportasi umum diperbolehkan beroperasi kembali justru saat menjelang mudik.
"Ini yang ada jelang masa puncak mudik transportasi malah dibuka. Logikanya enggak nyambung blas," tulisnya via Twitter @yunartowijaya.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Menhub Budi Karya itu tidak sejalan dengan keinginan Jokowi yang berharap bisa melakukan relaksasi ekonomi pada bulan Juni mendatang.
Baca Juga: Geger! Jasad Perempuan Dalam Kardus di Deli Serdang, Diduga Dibunuh Pacar
Pria yang akrab disapa Toto itu menilai, jika ingin melakukan relaksasi pada bulan Juni mendatang, seharusnya kebijakan transportasi diperketat selama bulan Mei.
"Pak @jokowi kalau Anda ingin mulai relaksasi awal Juni, pastikan dulu keberhasilan PSBB melalui tes yang sudah massal, enggak setengah-setengah gini," katanya.
Menurut Toto, relaksasi ekonomi dalam kasus penanganan COVID-19 membutuhkan prasyarat tertentu, tidak asal mengikuti negara lain.
"Pak @jokowi relaksasi ekonomi bisa dijalankan ya dengan prasyarat tertentu, bukan hanya karena melihat negara lain juga akan lakukan relaksasi," lanjutnya.
Ia bahkan meminta agar Presiden Jokowi menginstruksikan Menhub untuk menjelaskan kepada publik, apa alasannya melonggarkan kebijakan transportasi umum.
Baca Juga: Komisi VIII : Kartu Pra Kerja Dibutuhkan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19
"Pak @jokowi coba instruksikan Menteri Anda, jelaskan ke publik apa logika dari pelonggaran transportasi besok?" tulisnya.
Meski tak semua diizinkan untuk berpergian namun ia ingin tahu bagaimana cara membedakan antara yang ingin mudik dan yang tidak.
"Bagaimana membedakan yang berniat mudik atau enggak? Kalo niat bikin pelonggaran di Juni, bukankah logikanya sekarang malah harus diperketat?" pungkasnya.
