Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar program Kartu Prakerja untuk diaudit demi menghindari mubazir anggaran.
Ia juga menyayangkan pengadaan proyekk Kartu Prakerja yang dilakukan di tengah kesulitan masyarakat menghadapi pandemi.
Fadli menilai bahwa program Kartu Prakerja berpotensi terjadi penyelewengan dana. Terlebih, pengadaan tender dalam proyeknya tidak dilakukan secara transparan.
"Itu benar-benar penyelewengan dana jadi saya kira harus ada audit. apalagi prosedurnya tidak dilakukan melalui sebuah tender yang terbuka secara transparan," kata Fadli saat menjadi narasumber dalam konten YouTube Refly Harun, Selasa (5/5/220).
Baca Juga: Bawa Jenazah Covid-19, Sopir Ambulans DKI: Saya Takut dan Deg-degan
Fadli juga menyebut bahwa perlibatan Staf Khusus Presiden dalam pengadaan proyek Kartu Prakerja meruntuhkan semangat demokrasi dalam memberantas korupsi kolusi dan nepotisme.
"Apalagi itu tadinya dilakukan kalau tidak salah yang dilakukan dengam melibatkan oknum-oknum staf khusus. Jadi semangat reformasi yang menolak KKN sekarang dipertontonkan dengan telanjang," kata Fadli lagi.
Menurut Fadli, semuanya harus dievaluasi kalau pemerintah memang ingin membantu masyarakat dalam situasi darurat pandemi ini, lebih baik langsung memberi cash transfer.
"Kalau ada masyarakat yang tak punya rekening, langsung saja dibagikan melalui jalur jalur pemerintahan desa sampai ke RW dan RT. itu jauh lebih membantu ketimbang membuat modul. Apalagi masyarakat di pedesaan yang akses internetnya kurang," usul Fadli.
Fadli juga memprediksi bahwa Program Kartu Prakerja tidak akan tepat sasaran sehingga membuat uang negara hilang dengan percuma.
Baca Juga: Kagum Lihat Rumah Ruben Onsu, Nikita Mirzani: Bisa Jadi Mal Nih
"Program ini pasti tidak akan tepat sasaran. Tidak akan sampai kepada masyarakat. Ini ada uang negara, uang rakyat, itu hilang percuma," kata Fadli.
