Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut ada beberapa alasan yang bisa membuat kurva kasus covid-19 di Indonesia sulit untuk turun., salah satunya adalah moda transportasi yang akan dibuka.
Selain itu, ada beberapa faktor lain yang akan menyulitkan turunnya kurva jika pemerintah tidak cepat dan tegas.
"Kurva covid-19 sulit turun jika: Pergerakan massa besar-besaran dari zona merah ke zona hijau dalam bentuk pulkam/mudik; PSBB yg direcoki sehingga tidak ketat; moda transportasi yang akan dibuka; datang TKA dari negara zona merah. Kurva turun jika pemerintah CEPAT & TEGAS dlm karantina," tulis Mardani Rabu, (6/5/2020).
Pernyataan Mardani ini diungkapkan untuk menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo yang menargetkan agar Indonesia bisa menurunkan kurva covid-19 di bulan Mei.
Baca Juga: Kepala PPATK Baru: Masalah Jiwasraya Butuh Perhatian
"Saya ingin ingatkan fokus kerja yang utama saat ini tetap pada mengendalikan covid secepat-cepatnya. Menurunkan secepatnya," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2021 melalui Video Conference di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/5/2020)..
Presiden Jokowi menginginkan agar target menurunnya kurva kasus positif di bulan Mei segera tercapai dengan cara apapun.
"Target kita di Bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai dengan target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun. Dan masuk posisi sedang di Juni, di Juli harus masuk posisi ringan. Dengan cara apapun," kata dia.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan akan membuka pelayanan operasional transportasi mulai 7 Mei besok.
"Rencananya operasinya itu mulai besok 7 Mei, pesawat segala macam dengan orang-orang khusus, tapi tidak boleh mudik sekali lagi," ujar Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Baca Juga: Terungkap! Anjani Bee Dibunuh, Orangtuanya Sering Dikejar Penagih Hutang
Menurut Menhub, kebijakan ini bukan pelonggaran larangan mudik yang telah diterapkan.
Tetapi, kebijakan ini merupakan penjabaran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato.
