Infografis
Sementara itu, anggota parlemen Antonio Albano, mengatakan Kongres akan memerintahkan badan regulasi telekomunikasi untuk menjelaskan aksinya tersebut.
"Kami siap menghadapi ini," katanya kepada radio DZMM, menambahkan bahwa hanya Kongres yang dapat memberikan atau mencabut hak waralaba.
Pegiat HAM menggambarkan langkah ini sebagai pukulan serius bagi kebebasan pers.
"Memerintahkan ABS-CBN untuk menghentikan operasinya adalah serangan keterlaluan terhadap kebebasan media," ujar Direktur seksi Amnesty International Filipina Butch Olano dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Filipina Uji Klinis Avigan Pada 100 Pasien Corona
"Orang-orang Filipina membutuhkan informasi yang akurat dari sumber-sumber independen. Pemerintah harus segera bertindak untuk menjaga agar ABS-CBN tetap mengudara dan menghentikan semua upaya untuk membatasi kebebasan media."
"Langkah terbaru terhadap ABS-CBN ini terjadi setelah serangan berulang-ulang di masa lalu terhadap media tersebut oleh Presiden Duterte sendiri," lanjutnya kemudian.
"Ini adalah serangan lain terhadap kebebasan berekspresi dalam beberapa pekan terakhir, menyusul ancaman pihak berwenang terhadap orang-orang yang mengkritik respons pemerintah terhadap pandemi," cetusnya.
Didirikan pada 1953, konglomerasi media ini mempekerjakan 11.000 orang, serta memiliki siaran televisi dan radio di seluruh negeri dan situs online.
Baca Juga: Pandemi Corona, Napi Penjara Filipina: Kami Hanya Menunggu untuk Mati
