Infografis
Suara.com - Komisi A DPRD Jakarta telah melakukan evaluasi atas program Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Hasilnya, paket bantuan diminta diganti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ketua Komisi A DPRD Jakarta Mujiyono mengatakan Bansos tahap 1 yang sudah disalurkan Pemprov DKI menemui banyak masalah. Dengan begitu merek a mengusulkan agar diganti jadi uang tunai.
"Biaya distribusi dan pengemasan barang bisa dihemat sehingga jumlah bantuan yang diterima lebih maksimal," ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis hasil evaluasi Bansos, Senin (4/5/2020).
Mujiyono mengatakan masalah yang muncul seperti adanya keterlambatan jadwal dalam tiap distribusinya. Padahal, masyarakat sudah dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan itu dengan cepat.
Baca Juga: Pembagian Bansos Corona 'Berdarah' di Tangsel Banten, Ketua RW Aniaya Warga
"Sebagai gambaran, bansos tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2018 terpaksa dimundurkan sampai tanggal 24 April," jelasnya.
Selain itu, dengan bantuan uang tunai penghematan anggaran bisa dilakukan. Kebutuhan seperti pengemasan dan biaya distribusi bisa dihilangkan.
Bahkan, barang yang dibutuhkan masyarakat disebutnya berbeda-beda. Dengan penyaluran dalam bentuk uang, maka masyarakat bebas memilih pembelian kebutuhannya.
"Warga penerima BLT juga mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhan masing-masing selama Covid-19," jelasnya.
Tak hanya itu, dengan uang tunai, maka perekonomian masyarakat bisa didorong dan kembali tumbuh. Pasalnya daya beli masyarakat juga akan meningkat.
Baca Juga: Ribut Bansos Corona sampai Gelut, Anak Ibu RT dan Warga Jambak-jambakan
Pihaknya menyatakan nominal BLT yang diusulkan untuk warga adalah senilai Rp 598.000 untuk satu bulan. Jumlah ini akan dibagi lagi Rp 149.500 setiap pekannya sesuai dengan nilai dalam rencana Bansos.
Penyalurannya juga disebutnya akan menjadi lebih mudah. Tak perlu ada distribusi langsung yang memakan biaya atau berpotensi menimbulkan kerumunan.
"Dinsos hingga RW bisa meminta data nomor rekening dari setiap kepala keluarga penerima bantuan. Untuk KK uang memiliki nomor rekenong diberikan secara transfer. Lalu, bagi KK yang tidak memiliki nomor rekening maka bantuan diberikan secara tunai," pungkasnya.
