Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik pemerintah mengenai bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar justru terdata mendapatkan bansos dari Jokowi.
Awalnya, Musni Umar melalui akun Twitter miliknya mengaku mendapatkan bansos dari Presiden RI. Musni Umar memberikan bansos tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan.
"Pagi ini saya menerima bansos dari Presiden RI. Karena saya merasa ada yang lebih memerlukan bansos, saya kemudian serahkan bansos tersebut kepada Jalil Loilatu, Ketua BEM Universitas Ibnu Chaldun. Saya sarankan kalau ada bansos terima, kalau merasa tidak berhak berikan yang lebih perlu," kata Musni Umar seperti dikutip Suara.com, Jumat (1/5/2020).
Tak lama berselang, cuitan Musni Umar tersebut direspons oleh Fadli Zon. Fadli mengkritik buruknya data penerima bansos Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Turun per Hari Ini, Coba Cek
Bahkan, buruknya pendataan penerima bansos Covid-19 juga dikeluhkan oleh banyak kepala desa dan para pelaksana di bawah. Fadli menyindir ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus data tersebut merupakan sebuah ironi bagi negara yang baru saja masuk dalam kategori negara maju.
"Data kita amburadul berantakan. Itulah yang dikeluhkan banyak kepala desa dan pelaksana di bawah. Urus data begini saja belepotan. Duh, ironi negara maju," ungkapnya.
Untuk diketahui, pada awal 2020 Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang (USTR) memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara maju dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Alasan pencabutan status negara berkembang dan mengganti Indonesia menjadi negara maju karena Indonesia dianggap memiliki ekonomi yang kuat dan telah tercatat sebagai anggota G20.
Baca Juga: Kasus Wisata Seks Halal Modus Kawin Kontrak di Puncak Masuk Babak Baru
