Infografis
Suara.com - Puluhan anak tampak khidmat mengikuti penjelasan dari seorang perempuan tentang rencana yang akan mereka lakukan bersama keesokan harinya, praktik memasak kue-kue khas Indonesia.
"Besok ada yang membawa telur, tepung dan gula. Kita akan membuat kue apa?" tanya perempuan tersebut.
Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan ragu-ragu oleh anak-anak, "Kue lapis, donat, cucur, dan kue bolu."
Peristiwa ini terjadi di ruang kelas yang disekat dengan papan kayu. Lembaran seng yang digunakan sebagai atap membuat hawa ruangan lebih panas dari terik matahari di luar.
Baca Juga: Lebih dari 70 Persen Kasus Import Covid-19 Malaysia Berasal dari Indonesia
Namun bagi 90 anak-anak usia sekolah tingkat SD dan SMP, tempat itu menjadi lokasi satu-satunya bagi mereka untuk menimba ilmu di tengah kawasan perkebunan sawit. Sebagian di antara mereka harus menempuh perjalanan 20 km dari tempat tinggal menuju sekolah ini.
"Yang unik di sini ketika anak-anak itu mulai dari peringkat kosong, lalu diajari sampai mereka mengenal huruf, bisa menulis, bisa membaca sampai kita bisa menaikkan mereka ke kelas yang sesuai dengan umur mereka," kata Nurjanita.
Nurjanita adalah salah seorang pendiri CLC 3 (community learning centre) atau pusat kegiatan belajar masyarakat di perkebunan kelapa sawit Lumadan, Beaufort, Negara Bagian Sabah, Malaysia.
Sekolah yang dikelola Nurjanita dibuka pada tanggal 1 Desember tahun 2009. Awalnya, 64 murid mengikuti kegiatan di sini.
Guru mantan TKI ilegal
Baca Juga: Langgar Aturan Lockdown, Wakil Menkes Malaysia Didenda
Mereka adalah anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) atau yang kerap dikenal dengan istilah pekerja migran. Orangtua mereka, baik ayah maupun ibu, mencari nafkah dengan mengurus perkebunan kelapa sawit milik perusahaan setempat.
Nurjanita Tappa, 45, sendiri awalnya tidak mengantongi ijazah guru. Dia adalah mantan TKI ilegal selama sekitar enam tahun, termasuk sebagai pekerja di pabrik tripleks, dua profesi yang tidak berkorelasi.
"Sebenarnya saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang guru. Modal saya hanya pandai baca, tulis, hitung. Berbekal baca, tulis, hitung dan ijazah SMA.
"Saya dulu jadi TKI ilegal, bekerja di pabrik tripleks," ungkap Nur, menceritakan awal mulanya berada di Malaysia.
Ia bersama dua orang lainnya diundang untuk mengikuti pelatihan kilat sebagai guru di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang terletak di ibu kota Negara Bagian Sabah.
Di sekolah tersebut, ia berdiri di depan murid-murid untuk pertama kalinya. Ia merasa "gemetar dan mulut terasa kaku bagai terkunci."
Untungnya, anak-anak di kelas sudah diberitahu terlebih dulu bahwa Nur sedang belajar menjadi tenaga pendidik bagi rekan-rekan mereka yang berada di pedalaman.
"Latar belakang kami bukan guru, tapi kami harus mengajarkan tiga M (menulis, membaca, menghitung) sehingga kami harus menyesuaikan dengan sekolah formal dengan sembilan pelajaran, sampai sekarang kami harus mengikuti Kurikulum 13," jelasnya.
Nur merujuk pada kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia sejak tahun 2013. Pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat yang mayoritas siswanya keturunan WNI juga menerapkan kurikulum itu.
Tak jarang ia bersama guru-guru lainnya harus belajar sendiri, menelepon sesama guru di sekolah lain untuk mencari tahu, dan juga belajar dari guru pendamping SIKK.
Nurjanita juga merintis pusat-pusat pembelajaran masyarakat lain di kawasan perkebunan, yaitu CLC 25 Ladang Cepat, Tempat Kegiatan Belajar (TKB) Ladang Pilajau, dan kini tengah merintis TKB satu lagi.
Pada tahun 2018 ia menyelesaikan kuliah dengan mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan pada tahun yang sama ia pun lulus mengikuti seleksi guru bina.
Bagi anak-anak keturunan pekerja migran, sekolah yang dijalankan oleh Nurjanita dan lima guru lainnya tersebut menawarkan harapan agar mereka tidak harus mengikut jejak orang tua menjadi buruh ladang.
Berusia 16 tahun, Siti Nor Cahyati, misalnya, berharap dapat melanjutkan sekolah menengah atas di Pulau Jawa, Indonesia, karena sekolahnya sekarang hanya sampai pada kelas sembilan.
"Mau belajar di Jawa, lebih baik. Kalau dilihat, Indonesia itu nyaman, santai," ujarnya dalam bahasa Indonesia campuran Melayu. Ia mengenal Indonesia dari para guru di sekolah.
Meskipun serumpun, bahasa menjadi kendala dalam proses belajar mengajar, sebab seperti Siti, anak-anak bertutur dalam bahasa Malaysia sehari-harinya. Di sekolah, mereka diberikan materi dalam bahasa Indonesia baku.
"Ketika anak-anak tidak mengerti dengan bahasa Indonesia, maka gurunya harus mengartikan ke bahasa Melayu," Nurjanita menjelaskan.
Dukungan pemerintah Indonesia
Sabah tercatat sebagai salah satu negara bagian Malaysia yang paling banyak ditempati anak-anak keturunan TKI. Setidaknya 27.600 anak terdaftar di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat seperti CLC 3 di Ladang Lumadan.
Angka itu belum termasuk mereka yang tidak mendapat akses pendidikan, diperkirakan 10.000 hingga 15.000 anak, menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Krishna Djelani, dengan wilayah kerja Negara Bagian Sabah.
Diutarakannya, pemerintah Indonesia terus memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah Indonesia, setidaknya dalam tiga bentuk.
"Bantuan beasiswa ADIKTI (Afirmasi Pendidikan Tinggi) dan ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah). Selain itu ada juga bantuan operasional untuk sekolah-sekolah, peralatan sekolah, bantuan untuk keterampilan. Dan ada juga ada bantuan untuk guru-guru.
Guru-guru yang ia maksud adalah tenaga pendidik yang dikirim langsung dari Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan guru lokal yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan tempat TKI bekerja.
"Itu pun kita berikan tambahan insentif, kalau tidak salah, yang guru lokal sekitar Rp2 juta per bulan. Nah itu bantuannya dari pemerintah Indonesia," tambah Krishna Djelani dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir.
Bantuan seperti itu, menurut pengelola CLC3 Ladang Lumadan, Nurjanita, amat penting untuk memastikan anak-anak mendapat akses pendidikan, di wilayah Malaysia tetapi dengan kurikulum Indonesia.
Kecuali sudah menjadi penduduk tetap, mereka tidak boleh mengakses pendidikan di sekolah negeri Malaysia.
