Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelisik kasus yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam perkara suap dan gratifikasi di MA Tahun 2011-2016.
Dalam kasus ini, KPK hari ini memanggil tiga orang saksi. Mereka adalah pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) KJJP Hari Utomo dan Rekan, Hari Purwanto; Diastuti Herfini seorang ibu rumah tangga; dan seorang notaris bernama Musa Daulay.
Mereka dipanggil untuk melengkapi berkas penyidikan milik Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
"Ketiga saksi akan dimintakan keterangan untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (30/4/2020).
Baca Juga: Pakai Narkoba, Wakapolsek Pancur Batu AKP DH Pasaribu Dipecat
Diketahui, Hiendra merupakan pemberi suap kepada Nurhadi. Uang suap tersebut diterima melalui menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Ketiganya pun kini juga sudah berstatus buronan KPK.
Ketiga tersangka juga telah dicekal tidak boleh bepergian keluar negeri sebagaimana telah diminta oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Masa berlaku pencegahan Nurhadi bersama dua tersangka lainnya itu terhitung sejak 12 Desember 2019 dan berlaku selama enam bulan ke depan.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.
Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.
Baca Juga: Awas! PNS Nekat Mudik Bisa Dipotong Gaji hingga Dipecat Tak Hormat
Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
