PSBB di Kawasan Padat Jakarta: Jaga Jarak Susah, di Rumah Pengap dan Gerah

Rabu, 29 April 2020 | 06:05 WIB
PSBB di Kawasan Padat Jakarta: Jaga Jarak Susah, di Rumah Pengap dan Gerah
Suasana aktivitas warga di salah satu kawasan padat penduduk di Jakarta saat pemberlakuan PSBB di tengah pandemi corona. [BBC]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Tapi ketika adanya [wabah virus] corona ini pemasangan [antena] sepi, saya berdagang jadi berhenti. Makan sehari-hari seadanya saja. Sekarang [suami saya] cuma [dalam] seminggu kadang sekali masang [antena]. Mudah-mudahan bisa [bertahan], entah [uang] dari mana."

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menganggarkan total Rp3,2 triliun untuk bantuan sosial kepada kurang lebih 4,2 juta warga miskin dan rentan miskin di Jabodetabek yang terdampak aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar, termasuk di Kelurahan Kali Anyar, yang dibagikan mulai dari tanggal 9-23 April. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pangan, masker, dan sabun.

Agus, ketua RW di Kali Anyar, mengatakan warga di wilayahnya masih nongkrong karena rumah mereka terlalu kecil untuk ditinggali dengan nyaman dalam waktu yang lama.

"Kalau untuk di dalam rumah tidak mungkin ya, melihat rumah di Kali Anyar ini kan kecil-kecil, satu rumah seluas 10 meter ditempati bisa 10, bahkan lebih orang, jadi untuk penerapan physical distancing dengan jarak satu meter itu sepertinya sulit," kata Agus.

Baca Juga: Nasib Pedagang Keliling Saat PSBB, Bawa Pulang Rp 20 Ribu untuk Keluarganya

Menurut Amalinda, strategi warga yang keluar rumah secara bergantian di Kali Anyar berpotensi memperbesar kemungkinan berkumpulnya warga di satu tempat.

"Warga selalu punya taktik dan strategi untuk memastikan mereka semua sehat dan selamat termasuk [keluar rumah secara bergantian], tapi masalahnya, ketika di luar jalan pun gang padat."

"Kalau semua warga melakukan shift itu, pada akhirnya mereka tetap berkumpul, mereka bisa bertabrakan dengan orang lain, akhirnya tetap tradisi nongkrong yang terjadi, karena secara fisik tata kota di kampung itu sangat padat," kata Amalinda.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa mengawasi karantina wilayah yang diterapkan oleh masyarakat secara ketat karena jumlah polisi dan penegak hukum yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk.

"Berapa banyak polisi atau pihak-pihak yang mengawasi, pasti tidak mencukupi, pelanggaran pasti ada saja. Kita tidak bisa berharap polisi harus tegas, polisi berapa jumlahnya? Dibanding dengan ratusan juta penduduk jauh sekali. Maka kita berharap masyarakat harus disiplin."

Baca Juga: Waria Jakarta Tak Dapat Bantuan PSBB, Enggan Protes karena Takut Dicibir

"Kalau mereka merasa tidak akan kena [Covid-19] kan konyol, maka kita harus disiplin dan sama-sama melewati masa sulit begini supaya lebih cepat recovery-nya," kata Juliari.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI