Infografis
Suara.com - Eks Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty telah resmi diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dinyatakan melanggar kode etik. Meski begitu, ia mengaku belum terpikir untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Sitti tidak menjelaskan secara gamblang alasannya belum terbesit untuk mengajukan gugatan. Hanya saja, ia mengatakan apabila ingin memutuskan sesuatu maka harus beribadah terlebih dahulu.
"Kalau ditanyakan apakah akan maju ke PTUN dan seterusnya saya biasanya Salat dulu," kata Sitti dalam konferensi persnya melalui virtual, Selasa (28/4/2020).
Sitti mengaku, tidak bisa begitu saja langsung menggugat ke PTUN usai dipecat. Menurutnya, gugatan semacam itu harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas.
Baca Juga: Minta Jokowi Tunda Pemecatannya, Sitti Hikmawatty: Biar Saya Antar Sendiri
"Saya harus membersihkan hati saya, kenapa saya harus maju ke PTUN, itu harus jelas. Ke PTUN itu tentu bukan dalam rangka menggugat pemberi mandat," ujarnya.
Untuk diketahui, Sitti dinyatakan melanggar kode etik lantaran sempat membuat pernyataan kontroversial. Ia sempat menyebut kalau wanita bisa hamil apabila berenang dengan laki-laki dalam satu kolam.
Pemberhentian terhadap Sitti Hikmawatty dari anggota KPAI telah ditandantangani Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2017-2022.
Sekretaris Utama Kementerian Sekretaris Negara Setya Utama membenarkan Keppres tersebut yang sudah diteken Jokowi pada Jumat (24/4/2020).
"Sudah (ditandatangani Presiden Jokowi), betul," ujar Setya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (27/4/2020).
Baca Juga: Disebut akan Dipecat Jokowi, Komisioner KPAI Sitti: Kesalahan Kategori Apa?
Dalam Keppresnya tertulis bahwa Sitti Hikmawatty telah melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Keputusan Dewan Etik KPAI.
