Infografis
Suara.com - United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Indonesia memuji langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam menangani Covid-19 di Jabar. UNDP Indonesia mencoba mendokumentasikan upaya Pemda Provinsi Jabar, untuk selanjutnya menjadi masukan bagi provinsi lain di Indonesia maupun negara lain di Asia.
Dalam paparannya melalui video conference, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pun mengapresiasi kepercayaan UNDP Indonesia tersebut. Namun, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil berujar bahwa pihaknya pun masih terus berupaya mencari solusi tepat untuk melawan pandemi ini.
"Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 ini menjadi isu global, berdampak bagi sektor harian hingga industri. Semua pemimpin di setiap provinsi pun menghadapi tantangan yang sama seperti kami," ucap Kang Emil, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jabar, Senin (27/4/2020).
"Kami tidak memiliki teladan (solusi) yang pasti dalam menangani Covid-19. Setiap hari, kami melakukan eksperimen di sana-sini, tapi kami coba menyimpulkan apa yang kami lakukan hingga kini," tuturnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Paparkan Sejumlah Inovasi Pemdaprov Jabar di Korea Selatan
Kepada Country Director UNDP Indonesia, Kang Emil memaparkan, terdapat lima kebijakan yang diterapkan Pemda Provinsi Jabar. Pertama, menerapkan pemerintah yang proaktif.
"Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction), ketika saat itu, semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Kami membeli tes kit dari Korea Selatan. Dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah)," ucap Kang Emil.
Kedua, lanjut Kang Emil, adalah transparansi.
"Sejak pertama, kami sadar tidak boleh menutupi data. Oleh karena itu, kami buat aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat), dimana setiap hari ada update tentang terduga, pasien, hingga alamatnya di level kelurahan," katanya.
Ketiga, Kang Emil menjelaskan, Pemda Provinsi Jabar selalu mengambil pendekatan ilmiah berdasarkan data dan ilmu pengetahuan.
Baca Juga: Pemdaprov Jabar Lantik 18 Pejabat Fungsional
"Kami membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes. Kami memutuskan, Jabar harus melakukan tes terhadap 0,6 persen warganya untuk mengetahui peta persebaran Covid-19," ucap Kang Emil.
