Adik perempuan Kim Jong Un adalah yang paling terlihat di sekitar pemimpin Korut itu dalam dua tahun terakhir.
Kim Yo Jong berperan secara resmi sebagai wakil direktur Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa, tetapi secara tidak resmi dia juga memegang jabatan sebagai kepala staf pemimpin Korea Utara.
Kim Yo Jong pada bulan ini dinobatkan sebagai anggota pengganti dari Komite Sentral Politbiro Partai Buruh yang berkuasa, di mana hal itu mendukung kelanjutan pendakiannya melalui hierarki kepemimpinan di Korut.
Saudari pemimpin Korut itu, yang diyakini berusia 31 tahun, memiliki kendali yang kuat terhadap fungsi-fungsi kunci partai, sehingga menetapkan dirinya sebagai sumber kekuatan utama di balik kepemimpinan kolektif.
Baca Juga: Mengenal Persahabatan Legenda NBA Dennis Rodman dan Diktator Kim Jong Un
"Kim Yo Jong untuk sementara waktu akan menjadi basis kekuatan utama dengan kontrol terhadap organisasi dan departemen pembinaan, peradilan dan keamanan publik," kata Cho Han-bum dari Institut Korea untuk Unifikasi Nasional (Korea Institute for National Unification), sebuah think-tank yang didanai pemerintah di Seoul.
Para Sesepuh Partai
Choe Ryong Hae pada tahun lalu naik menjadi kepala negara nominal Korea Utara, yakni sebagai presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korut.
Posisi itu mengakhiri pelayanannya selama beberapa dekade di partai untuk keluarga Kim yang berkuasa, menyusul perannya sebagai kepala politik militer yang berpengaruh di bawah pemimpin Kim Jong Un.
Para analis menyebutkan bahwa Choe dan Pak Pong Ju -- sesama anggota politbiro dan mantan perdana menteri negara yang mengatur perubahan di Korut untuk memperkenalkan lebih lagi fungsi pasar bebas yang dapat menghidupkan kembali ekonomi negara itu -- kemungkinan akan menjadi tokoh-tokoh "pemimpin boneka" untuk kepemimpinan kolektif di Korut.
Baca Juga: Senator AS: Saya Akan Terkejut jika Kim Jong Un Tidak Meninggal
Sementara Kim Yong Chol -- seorang wakil ketua partai dan mantan utusan khusus urusan nuklir yang tidak terkait dengan dinasti Kim -- dan Menteri Luar Negeri Ri Son Gwon dapat ditugaskan untuk menangani masalah-masalah diplomatik, termasuk pembicaraan denuklirisasi yang terhenti dengan Amerika Serikat.