Sosiolog: Kelaparan Warga Ibu Kota karena Kesalahan Pemerintah

Jum'at, 24 April 2020 | 12:51 WIB
Sosiolog: Kelaparan Warga Ibu Kota karena Kesalahan Pemerintah
Ilustrasi--Petugas menata paket sembako dan makanan siap saji di Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (8/4). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun turut menyoroti dampak dari perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua yang resmi dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurutnya, masyarakat kecil khususnya sektor informal dan berpenghasilan harian mulai mengalami kelaparan. Pasalnya selain tidak memiliki penghasilan, tak semua warga Ibu Kota kelas bawah yang menerima bantuan sembako dari pemerintah provinsi.

Dia pun mengak sudah memprediksi ancaman kelaparan itu sejak lama karena kebijakan PSBB tidak menjamin kebutuhan dasar warga di tengah pandemi. Ia termasuk pihak yang tidak setuju PSBB, sebab pemerintah tak bertanggung jawab atas logistik masyarakat.

"Data warga yang berprofesi di sektor informal juga tidak dimiliki pemerintah secara valid, bisa dibayangkan situasinya. Itu maunya pemerintah pusat," kata Ubedilah kepada Suara.com, Jumat (24/4/2020).

Baca Juga: Keluar dari Stafsus Milenial, Jokowi Pahami Masalah Andi Taufan

Pada saat yang sama, PSBB juga masih membolehkan lalu lintas sosial masyarakat, dengan begitu virus corona terus menyebar. Dari sisi ekonomi juga tidak ada kepastian karena tidak jelas kapan berakhirnya wabah global tersebut.

Sebulan lalu, Ubedilah lebih mengusulkan local lockdown atau karantina wilayah di DKI Jakarta. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam undang-undang utu menyebutkan jika karantina wilayah semua warga dijamin kebutuhan dasarnya selama dua atau tiga pekan masa karantina.

Dia menuturkan, kenapa karantina wilayah penting? Karena kasus Covid-19 sebulan lalu di DKI masih sedikit, jadi harua ditutup total supaya virus tidak menyebar ke mana-mana. Tidak boleh ada lalu lintas sosial, tidak boleh ada manusia keluar masuk Jakarta, tidak boleh ada yang pulang kampung.

Semua kebutuhan dasar dipenuhi secara gratis. Bagi warga yang melanggar dihukum berat, semua warga harus di dalam rumah.

"Jadi ada semacam kepastian. Tetapi ide itu (karantina wilayah) diremehkan bahkan di-bully," ujarnya.

Baca Juga: Andi Susul Belva Mundur dari Stafsus: Saya Banyak Kekurangan, Mohon Maaf

Sekarang ini virus corona sudah menyebar ke mana-mana karena warga Jakarta sudah ribuan orang yang pulang kampung. Kebijakan PSBB masih membolehkan lalu lintas sosial masyarakat di Jakarta.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI