Infografis
Suara.com - Pemerintah Pakistan mengeluarkan keputusan untuk menggunakan masjid sebagai tempat beribadah selama Bulan Ramadhan di tengah pandemi Covid-19 ini.
Keputusan tersebut tentu menumbulkan kekhawairan publik mengingat banyaknya warga yang akan berkumpul. Selain itu kehadiran waktu sholat diperkirakan akan tinggi, terutama untuk doa malam saat tarawih.
Qaiser Sajjad, sekretaris jenderal Asosiasi Medis Pakistan (PMA), mengatakan kepada Arab News, "PMA prihatin dengan situasi ini. Kami khawatir kasus virus bisa naik karena pertemuan massal. Kami hanya bisa berharap orang-orang akan mengikuti langkah pencegahan,"
Dia menambahkan bahwa Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah memperingatkan bahwa kasus virus kemungkinan akan meningkat pada pertengahan Mei.
Baca Juga: Jadi Pahlawan Virus, Dokter Keturunan Pakistan Dapat Kejutan dari Warga AS
"Jika dua masjid suci di Mekah dan Madinah dapat memperpanjang penangguhan shalat selama Ramadhan, mengapa tidak Pakistan?" Sajjad bertanya. Ia juga menambahkan bahwa jarak sosial dan isolasi telah terbukti penting untuk memperlambat penyebaran penyakit.
Setelah pertemuan antara Presiden Pakistan Arif Alvi dan para pemimpin agama pada 18 April, pemerintah Pakistan memutuskan untuk mencabut batasan jemaat selama Ramadhan dan menerapkan prosedur operasi standar 20 poin (SOP) untuk mencegah penyebaran infeksi.
"Melanggar SOP ini akan seperti dosa, karena semua ulama dan mashaikh (pemimpin agama dan spiritual) telah menyetujuinya," kata Alvi setelah pertemuan dikutip dari arabnews.com.
Pakistan menyusun aturan bahwa, masjid tidak boleh memakai karpet dan wajib membersihkan lantai. Anak-anak dan orang di atas usia 50 tahun tidak akan diizinkan masukmasuk. Juga disepakati bahwa pertemuan akan mengikuti rekomendasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bagi orang untuk menjaga jarak enam kaki dari satu sama lain.
Tetapi memastikan prosedur diikuti dapat menimbulkan tantangan besar.
Baca Juga: Duh Kasihan! Kekurangan APD, Dokter dan Tenaga Medis di Pakistan Mogok
Ketua Majelis Ulama Pakistan (PUC) Hafiz Tahir Mehmood Ashrafi mengatakan kepada Arab News bahwa itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan para pemimpin agama untuk memastikan bahwa langkah-langkah keselamatan diperhatikan.
