Soal RUU Omnibus Law, Baleg DPR: Klaster Ketenagakerjaan Kami Minta Tunda

Kamis, 23 April 2020 | 11:26 WIB
Soal RUU Omnibus Law, Baleg DPR: Klaster Ketenagakerjaan Kami Minta Tunda
Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas [suara.com/Meg Phillips]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas menyetujui untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kendati setuju ditunda, namun pembahasan klaster lainnya dimungkinkam terus berlanjut.

Supratman sekaligus menjawab terkait desakan penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja yang menurutnya tergantung kepada sikap pemerintah.

"Jadi kalau penghentian pembahasan juga tergantung sikap pemerintah. Kita juga sudah berpikir sikap Gerindra sepanjang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan karena itu mendapatkan penolakan dari teman-teman buruh. Mereka mau ada waktu untuk lebih panjang dalam rangka memberi masukan. Pada prinsipnya kami setuju penundaan pembahasan klaster tenaga kerja sampai situasi memungkinkan," ujar Supratman kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).

Namun ia mengatakan, untuk pembahasan klaster lainnya di RUU Cipta Kerja masih berlanjut. Kendati begitu, DPR bakal mencermati kembali klaster mana saja yang kemudian mendapat pertentangan dan menimbulkan polemik semisal klaster ketenagakerjaan.

Baca Juga: Absen di Susunan Panja Omnibus Law, Fraksi PKS: Dahulukan Penanganan Corona

"Jadi nanti kita akan lihat kalau ini akan ditunda terhadap klaster yang masih menimbulkan pro kontra, terutama pasal-pasalnya kita akan minta dipending. Tapi khusus berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan itu akan kita minta penundaan," ujar Supratman.

Ia berujar, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan masih sebatas usulan dan belum diputuskan dan disampaikan resmi kepada pemerintah.

"Kan ini baru, nanti dalam rapat Baleg yang akan datang, saya akan usulkan hal yang sama. Gerindra akan mengusulkan hal yang sama," katamya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI