Infografis
Suara.com - Setelah menggerakkan narasi gotong royong ke seluruh desa di Jawa Tengah beberapa waktu lalu, kali ini Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mencanangkan "Jogo Tonggo", yang disertai instruksi dan koordinasi lebih tegas.
Ganjar bakal membuat Satgas Jogo Tonggo di setiap RW sebagai respons pandemik Covid-19 berbasis masyarakat. Gerakan ini memanfaatkan kekuataan solidaritas masyarakat untuk memantau dan menjaga tetangga masing-masing.
Menurut Ganjar, penyiapan aturan ini akan diperkuat dengan masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pakar.
“Kita siapkan data dan pelibatan dari gugus tugas provinsi, bupati wali kota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinir,” jelasnya, Jateng, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Data Pasien Corona di Pemkot Semarang dan Pemprov Jateng Beda, Kok Bisa?
Jogo Tonggo mengambil spirit solidaritas masyarakat pedesaan yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal.
“Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah dan menjaga lingkungan dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Jawa Tengah adalah desa,” katanya.
Gerakan ini mancakup dua hal, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, dan pemantauan warga.
Selain itu juga jaring pengaman ekonomi, yang terdiri dua hal. Pertama, memastikan tidak ada satupun warga yang kelaparan selama wabah Virus Corona. Kedua, mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik pasca wabah.
Pada setiap Satgas Jogo Tonggo dipimpin ketua RW, yang dibantu para ketua RT. Satgas ini beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim keamanan. Ketua satgas melaporkan kegiatan setiap hari kepada desa atau kelurahan
Baca Juga: PDP 230 Orang, Pemprov Jateng Siapkan Aset Bangunannya untuk Ruang Isolasi
"Maka keberagaman itu, lokalitas itu kita berikan ruang dan camat jadi supervisor. Kabupaten dan provinsi siap mensuport dan mengarahkan. Semoga dalam dua hari ini bisa selesai rancangannya, sehingga nanti saya keluarkan Pergub," tambahnya.
Menurut Ganjar, gerakan tersebut penting karena ia melihat kemungkinan banjir pengangguran dan langkanya bahan makanan pasca Covid-19. Pemerintah mesti bergerak sampai pemerintahan level paling bawah.
Setiap desa harus memastikan kebutuhan pangan tercukupi, dengan memulai menanam dan beternak sejak sekarang. Lumbung pangan juga harus mulai diadakan di setiap desa bahkan RW.
“Sekarang mulai menanam dari sayur mayur hingga apotek hidup di tiap pekarangan. Desa atau RW yang belum punya ikan mulai menebar benih, yang belum punya telur dan daging mulai beternak ayam atau kambing, dipetakan potensinya. Kalau setiap desa punya produk, mereka juga bisa barter antar desa terdekat. Beras barter ikan, sayur barter telur misalnya. Jadi mau kondisi seperti apa, setidaknya kebutuhan dasar tercukupi,” jelas Ganjar.
Ganjar menegaskan, tidak ingin kejadian orang mati kelaparan terjadi di Jateng. Setiap warga harus menengok tetangga kiri kanan. Jika ada yang kesusahan agar melapor ke Ketua RW untuk dicarikan solusi bersama.
Ganjar juga memikirkan keberlanjutan ekonomi pasca Corona. Ia meminta setiap desa menggunakan dana desa untuk membuat kegiatan usaha pemberdayaan masyarakat.
“Makanya kegiatan padat karya jangan semua fisik, tapi yang sifatnya berlanjut. Perikanan, peternakan, konveksi, kerajinan, atau kuliner, agar tidak sekali kegiatan, lalu selesai. Siapa tahu yang sekarang mudik tidak perlu kembali ke kota jika ekonominya sudah bagus dari pemberdayaan itu,” jelasnya.
