Infografis
Suara.com - Dua warga yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan karena imbas pandemi virus corona Covid-19 menyampaikan keluhannya kepada presenter Najwa Shihab.
Hal ini terjadi dalam acara Mata Najwa yang bertajuk "Jokowi Diuji Pandemi" yang tayang di Trans7 pada Rabu (22/4/2020) malam.
Mereka adalah Neneng Nurhayati seorang ibu rumah tangga di Bandung, Jawa Barat. Suaminya kena PHK dan diminta mengundurkan diri padahal Neneng saat ini sedang hamil 5 bulan.
Kemudian Miptah, pria yang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Ia diberhentikan dan sedang dikejar-kejar oleh Debt collector karena belum membayar cicilan motornya yang sebenarnya dicuri orang.
Baca Juga: IDI: Kecepatan Tes Covid Masih di Bawah 1.000, Padahal Target 10 Ribu
Baik Neneng maupun Miptah saat ini telah pulang kampung karena tidak ada penghasilan dan kehilangan pekerjaan.
Miptah memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Cianjur, Jawa Barat. Ia menuturkan bahwa untuk pulang kampung itu saja, hanya membawa badan dan uang ongkos dari sumbangan seseorang.
Najwa meminta Neneng dan Miptah untuk menyampaikan keluhan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga hadir dalam acara tersebut.
Neneng yang saat ini sedang hamil berkata, "Pemerintah mana bantuannya yang katanya di TV akan bantu".
"Karena kami memang butuh (bantuan). Kalau sampai telat kami bisa mati kelaparan," ucap Neneng sambil meneteskan air mata.
Baca Juga: MUI Tegaskan Orang Sehat Tak Bisa Hindari Puasa Hanya Karena Pandemi Corona
Sementara Miptah berharap agar pemerintah dan perusahaan saling berkoordinasi sehingga pegawai yang diberhentikan tidak ditelantarkan begitu saja.
"Paling utama, minta tolong pemerintah, terutama yang DKI karena saya saksikan sendiri. Pemerintah dan perusahaan yang ditutup itu untuk koordinasi. Sehingga pegawai yang diberhentikan itu bisa didata," ucap Miptah.
Keduanya juga berharap semoga wabah virus corona ini cepat berlalu dan mereka dapat bekerja dan mendapat penghasilan seperti sebelumnya.
Menanggapi keluhan-keluhan dari warga seperti itu, Juliari Batubara mendesak pemerintah daerah untuk aktif mendata warga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos).
"Kami dengan daerah sudah berkali-kali melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi kepada warganya. Kami berharap teman-teman di daerah lebih aktif mendata," kata Juliari.
Ia mengaku bahwa pemerintah tidak dapat 100 persen memenuhi permintaan bantuan warga karena alokasi yang terbatas.
"Kami mendorong pemda, teman-teman di daerah lebih proaktif. Tapi kami tidak membuka langsung pendataan itu agar tidak terjadi duplikasi," ujar Juliari.
Menteri Sosial menjelaskan jika pemerintah pusat ikut membuka pendaftaran atau pendataan bansos dikhawatirkan angkanya akan melonjak. Sebab, menurutnya espektasi rakyat cukup tinggi terhadap bantuan sosial ini.
Juliari kemudian memberikan nomor pengaduan dari Kemensos terkait Bansos khusus untuk penanganan COvid-19.
Ia menyarankan kepada warga yang ingin menyampaikan keluhan seputar bansos dapat menghubungi nomor 0811 10 222 10.
