Infografis
"Paling utama, minta tolong pemerintah, terutama yang DKI karena saya saksikan sendiri. Pemerintah dan perusahaan yang ditutup itu untuk koordinasi. Sehingga pegawai yang diberhentikan itu bisa didata," ucap Miptah.
Keduanya juga berharap semoga wabah virus corona ini cepat berlalu dan mereka dapat bekerja dan mendapat penghasilan seperti sebelumnya.
Menanggapi keluhan-keluhan dari warga seperti itu, Juliari Batubara mendesak pemerintah daerah untuk aktif mendata warga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos).
"Kami dengan daerah sudah berkali-kali melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi kepada warganya. Kami berharap teman-teman di daerah lebih aktif mendata," kata Juliari.
Baca Juga: IDI: Kecepatan Tes Covid Masih di Bawah 1.000, Padahal Target 10 Ribu
Ia mengaku bahwa pemerintah tidak dapat 100 persen memenuhi permintaan bantuan warga karena alokasi yang terbatas.
"Kami mendorong pemda, teman-teman di daerah lebih proaktif. Tapi kami tidak membuka langsung pendataan itu agar tidak terjadi duplikasi," ujar Juliari.
Menteri Sosial menjelaskan jika pemerintah pusat ikut membuka pendaftaran atau pendataan bansos dikhawatirkan angkanya akan melonjak. Sebab, menurutnya espektasi rakyat cukup tinggi terhadap bantuan sosial ini.
Juliari kemudian memberikan nomor pengaduan dari Kemensos terkait Bansos khusus untuk penanganan COvid-19.
Ia menyarankan kepada warga yang ingin menyampaikan keluhan seputar bansos dapat menghubungi nomor 0811 10 222 10.
Baca Juga: MUI Tegaskan Orang Sehat Tak Bisa Hindari Puasa Hanya Karena Pandemi Corona
