Infografis
Suara.com - Kejadian salah sasaran penerima bantuan sosial masa pembatasan Sosial berskala besar di DKI Jakarta kembali terjadi. Kali ini seorang anggota DPRD DKI terdaftar sebagai penerima bantuan.
Anggota dewan yang dimaksud adalah Jhonny Simanjuntak dari Fraksi PDIP DPRD setempat. Ia tinggal di Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara.
Padahal, seharusnya penerima bansos ini hanya berasal dari kalangan miskin dan rentan miskin.
"Iya betul. Itu di RT saya, enggak ada lagi (pemilik nama Jhonny Simanjuntak)," ujar Jhonny saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).
Baca Juga: Karut Marut Bansos PSBB DKI; Barang Tak Siap Hingga Penerima Salah Sasaran
Jhonny mengatakan tak akan mau menerima bantuan itu. Pasalnya, ia merasa banyak yang lebih membutuhkan bantuan karena terdampak penyebaran corona dari pada dirinya.
"Warga saja ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat," jelasnya.
Ia sendiri menilai Pemprov DKI Jakarta tidak cermat dalam mendata warga penerima Bansos. Ia lantas menyarankan pendataan dilakukan oleh RT-RW.
"Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatannya. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya. Saya bukan orang yang tidak gaul."
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan satu RW di Kelapa Gading Jakarta Utara dikirim paket bantuan itu. Padahal, warga daerah itu tergolong kalangan mampu.
Baca Juga: Bagikan Bansos di Sawah Besar, Polres Metro Jakpus Ajak Eks Narapidana
Bahkan, kata Gilbert, rata-rata rumah di daerah itu memiliki harga senilai Rp 7 miliar. Akhirnya, warga memilih untuk menolak dan mengembalikan bantuan itu.
"Kita merasa pemberian bansos belum tepat sasaran karena kejadian di Kelapa Gading membuktikan hal tersebut. Satu RW menolak, karena merasa mampu, kabarnya rumah termurah disitu Rp 7M," ujar Gilbert saat dihubungi, Kamis (16/4/2020).
Diketahui, bansos dari Pemprov DKI Jakarta mengalami berbagai permasalahan. Mulai dari barang yang tak siap, penyaluran terlambat dari jadwal, hingga data penerimanya bermasalah.
Hal ini diungkap oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selata Djafar Muchlisin. Djafar mengatakan penyaluran Bansos yang tidak lebih lamban dari jadwal terjadi di sejumlah tempat, khususnya Jakarta Selatan.
"Masih banyak ini. Iya (yang enggak sesuai jadwal) masih banyak," ujar Djafar saat dihubungi Suara.com, Rabu (22/4/2020).
