Infografis
Suara.com - CEO Ruangguru Adhamas Belva Syah Devara resmi mundur dari jabatan staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut seharusnya Belva sedari awal menyadari pejabat publik sangat rentan dengan konflik kepentingan.
Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan Belva seharusnya mundur sebelum ramainya kritikan publik atas perusahaan miliknya, Ruangguru yang menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja.
"Sedari awal, setiap pejabat publik yang memiliki konflik kepentingan sudah seharusnya mundur dari jabatannya. Pun ketika ditawarkan, sepatutnya harus mengundurkan diri dari jabatan di perusahaannya," kata Wana kepada Suara.com, Rabu (22/4/2020).
Baca Juga: Belva Mundur, Yunarto Wijaya: Tapi Proyek Jalan Terus?
Mencuatnya masalah itu, dia menyarankan agar sejumlah perusahaan plafrom digital yang menjadi mitra pemerintah di Kartu Prakerja harus kembali dievaluasi. Apalagi, Ruangguru milik Belva merupakan anak perusahaan asal Singapura.
"Nah, dalam konteks Prakerja dan Ruangguru.com, sepatutnya seluruh mitra Prakerja dihentikan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan evaluasi," ujar Wanna.
Wanna menambahkan sejumlah mitra proyek kartu prakerja juga dianggap penunjukannya tidak sesuai dengan peraturan presiden.
"Sebab, proses pemilihannya pun tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa," tutup Wana
Diketahui, Belva mengumumkan pengunduran diri sebagai Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Selasa (21/4/2020).
Baca Juga: Belva Devara Mundur dari Stafsus Presiden, Warganet Negara +62 Heboh
"Berikut ini saya sampaikan informasi terkait pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden. Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020 dan disampaikan langsung ke Presiden pada 17 April 2020," kata Belva melalui akun instagram miliknya pada Selasa.
