Infografis
Suara.com - Menteri Perhubungan ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada sejumlah kepala daerah, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan mudik bagi masyakatat.
Luhut menyebutkan, kepala daerah yang telah dihubungi olehnya terkait pelarangan mudik ialah para gubernur di Pulau Jawa hingga Pulau Sumatra.
"Pelarangan mudik juga sudah dari awal desainnya sudah ke arah situ, tapi kalau terus diumumkan tiba-tiba tapi kita belum siap untuk apa? Misalnya tadi sosialisasinya rapat dengan para gubernur, saya video call dengan Anies, gubernur Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim dan Lampung kita koordinasi dulu semua baru kemudian kita ambil langkah-langkah itu," tutur Luhut dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR, Selasa (21/4/2020).
Luhut menokak dikatakan jika pemerintah lambat dalam melarang masyarakat mudik.
Baca Juga: Dianggap Lambat, Menko Luhut Klaim Pemerintah Sejak Awal Ingin Larang Mudik
Menurutnya, sebelum itu diputuskan, banyak pertimbangan mengenai risiko. Baik itu risiko ada ayau tidaknya larangan mudik.
Hingga akhirnya, pemerintah memilih melarang mudik untuk menghindari risiko pesebaran Covid-19 lebih jauh lagi dari wilayah episentrum ke daerah-daerah baru tujuan pemudik.
"Kemudian perantau, masyarakat jangan dilarang ya enggak bisa. Kalau enggak dilarang nanti dia mau bawa penyakit nanti keluarga kena dia kena atau orang lain kena. Jadi kita sudah cukuplah kita ambil risiko sekarang sudah mulai kita ketat," ujar Luhut.
"Kalau kalau ada yang bilang kita lambat enggak juga. Karena waktunya kita pas kan jadi tidak ada yang tidak kita hitung dalam konteks ini," tandasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan kebijakan Presiden Jokowi terkait pelarangan mudik merupakan suatu keputusan yang lamban.
Baca Juga: Warga Dilarang Mudik, PT KAI Masih Kaji Operasional Kereta ke Luar Jakarta
Sebab banyak masyrakat yang justru sudah pulang ke kampung halaman saat pandemi Covid-19.
