Infografis
Suara.com - Pemerintah akhirnya memenuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan demikian, iuran BPJS kembali ke nominal semula.
Sebelumnya, MA sudah mengeluarkan putusan Nomor 7/P/HUM/2020 tentang pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mengikuti putusan MA tersebut. Ia mengatakan bahwasanya pemerintah menginginkan adanya keterjaminan layanan kesehatan untuk masyarakat.
"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Muhadjir melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).
Baca Juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Jokowi: Berdampak Pada Layanan Kesehatan
Putusan MA tersebut sudah diterima pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara MA Nomor 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan MA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat sembilan puluh hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut. Dengan kata lain, pemerintah memiliki waktu hingga 29 Juni 2020.
Menyikapi putusan tersebut, Muhadjir menyatakan pemerintah saat ini sedang membahas langkah strategis yang akan dilakukan dan berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah strategis tersebut, nantinya akan dituangkan dalam rencana penerbitan peraturan presiden (Perpres) yang substansinya mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah pusat dan daerah.
“Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden,” katanya.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Putusan MA soal Iuran BPJS Kesehatan
Untuk diketahui, pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan tersebut dikabulkan, setelah MA menerima gugatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).
