Ombudsman: Layanan Call Center Penegak Hukum di Indonesia Buruk

Selasa, 21 April 2020 | 15:11 WIB
Ombudsman: Layanan Call Center Penegak Hukum di Indonesia Buruk
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala. (Suara.com/Tyo)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ombudsman RI menyebut sejumlah Instansi penegak hukum dalam hal mutu pelayanan saluran informasi masih dianggap buruk. Hampir seluruh instansi tak responsif saat kontak layanan mereka dihubungi.

"Kami melakukan kontak telepon atau mengakses kontak layanan lembaga dan media sosial yang dicantumkan dengan skenario sebagai masyarakat yang membutuhkan layanan dari lembaga tersebut. Setiap lembaga diuji dua hingga tiga kali dalam sehari dengan percobaan selama dua hari yang berbeda," kata Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, Selasa (21/4/2020).

Adrianus mengatakan, pihaknya melakukan kajian singkat tentang responsifitas saluran informasi atau kontak lembaga pada instansi penegak hukum.

Menurut dia, kajian tersebut telah dilakukan sejak tahun 2019. Ini pun dilakukan kembali agar mengetahui mutu pelayanan saluran informasi yang baik kepada masyarakat.

Baca Juga: Ombudsman: Stafsus Milenial Jokowi Andi Taufan Lakukan Maladministrasi

Untuk kajian yang dipakai, Ombudsman RI melakukan metode mystery shopping atau penyamaran. Salah satunya menyasar layanan instansi Kepolisian. Adapun sejumlah kontak pelayanan yang dihubungi dan merespon hanya NTMC Polri, Polres Bogor Kota, Polres Bogor Kabupaten, dan Polres Depok.

Sedangkan, Mabes Polri; Divisi Humas Polri; Polda Metro Jaya, Polda Jabar; Polres Metro Kota Tangerang, dan Polres Bekasi tak memberikan respon apapun.

"Dari 10 unit kerja di Polri, hanya 44 persen atau hanya empat unit kerja yang merespon. Sedangkan lainnya tak mengangkat telepon," ujar Adrianus

"Nomor telepon dan media sosial pada jajaran Polri belum efektif karena sebagian besar saat dilakukan pengujian tidak ada petugas yang mengangkat. Bahkan nomornya tidak dapat dihubungi," Adrianus menambahkan.

Kemudian untuk pelayanan instansi Kejaksaan Agung, hanya Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung yang merespon. Sedangkan Kejati DKI Jakarta; Kejati Banten; Kejati Jawa Barat; Kejari Bogor; Kejari Depok; Kejari Tangerang; dan Kejari Bekasi tak memberikan respon apapun.

Baca Juga: Ombudsman: Evaluasi Stafsus Presiden yang Dibangga-Banggakan Milenial

"Kondisi ini masih sama seperti pada pengujian pertama di tahun 2019, di mana jajaran Kejaksaan Agung masih cenderung kurang responsif," ungkap Adrianus

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI