Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menanggapi pernyataan Kepolisian yang menyebut akan ada aksi penjarahan yang dilakukan kelompok Anarko di Pulau Jawa pada 18 April 2020. Namun kemudian diketahui pernyataan itu tak terbukti.
Meski Habiburokhman mengaku bersyukur pernyataan tersebut tidak benar adanya. Namun di sisi lain, ia meminta Kepolisian mempertanggungjawabkan ucapannya.
"Yang pertama kita syukuri dulu ternyata tidak terjadi penjarahan oleh kaum Anarko. Namun demikian kita harus kritisi apa dasar pihak kepolisian keluarkan pernyataan tersebut," kata Habiburokhman kepada Suara.com, Selasa (21/4/2020).
Ia menilai nantinya kepolisian bisa membuka semua data dan bukti terkait pernyataan mereka menyoal kelompok Anarko yang disebut merencanakan penjarahan.
Baca Juga: KontraS: Polisi Harus Jelaskan Kenapa Anarko Tak Menjarah Jawa 18 April
"Apakah memang ada data intelijennya? Kan bisa dibuka, agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang bukan-bukan," ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta kepolisian menjelaskan maksud dari wacana kelompok Anarko Sindikalis akan menjarah Pulau Jawa yang batal terjadi pada 18 April 2020.
Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, informasi yang disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat meski tidak terjadi pada 18 April kemarin, sehingga perlu dijelaskan.
"Ada efek dari informasi itu, bisa terjadi kepanikan di masyarakat, ini juga harus dijelaskan pihak kepolisian, jadi jangan sampai tanggal 18 gak terjadi ya sudah nggak ada apa-apa begitu saja, ini harus dijelaskan oleh pihak kepolisian," kata Fikri kepada Suara.com pada Senin (20/4/2020).
Menurut Fikri, polisi bisa disebut tengah membangun opini publik tanpat bukti demi membatasi ruang gerak warga yang takut keluar karena ada ancaman keamanan.
Baca Juga: Polisi Sebut Anarko akan Jarah Pulau Jawa, YLBHI: Takuti Warga Tanpa Fakta
"Agar masyarakatnya tertib, informasi-informasi itu bisa saja dibuat, tujuannya kan agar masyarakat gak keluar rumah karena kerawanan keamanan dan segala macam, itu tidak bagus di tengah pandemi seperti ini."
