Infografis
"Pasal 27 dalam Perppu yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona ternyata memberikan keistimewaan kepada pejabat tertentu untuk kebal hukum. Padahal, hukum secara universal mengutamakan prinsip equality before the law atau setiap orang sama di hadapan hukum," kata Nasir dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).
Nasir mengatakan, perppu yang seharusnya menjadi alat penegak hukum dalam menghadapi pandemi Covid-19, justru malah dapat melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, akibat adanya pasal bermasalah.
"Ada indikasi kalau perppu ini dirancang dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu. Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi Virus Corona berasal dari pajak dan keringat rakyat. Ada kesan perppu itu menegakkan hukum dengan melanggar hukum," kata Nasir.
Nasir, sekaligus menyayangkan Presiden Jokowi yang dinilai tidak teliti, lantaran tetap menandatangani dan memberlakukan aturan tersebut. Padahal, lanjut Nasir, pejabat pemerintah diwajibkan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat dan mengambil kebijakan.
Baca Juga: Mahfud MD Bela Perppu Corona Jokowi yang Digugat Amien Rais Dkk ke MK
